Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyoal usulan pengadaan mobil dinas miliaran rupiah oleh Lembaga Antikorupsi. Kerja KPK dianggap tak bergantung pada mobil dinas.
"Enggak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan. Misalnya operasi tangkap tangan (OTT) dan kinerja lain. Saya naik (Toyota Kijang) Innova empat tahun aman-aman saja," kata Saut saat dikonfirmasi, Kamis, 15 Oktober 2020.
Saut mengatakan di era pimpinan KPK jilid IV tak ada permintaan mobil dinas. Sebab pengadaan transportasi dinilai bukan hal penting.
Pimpinan KPK jilid IV hanya minta gaji pegawai yang dinaikkan. "Biar negara tidak perlu pusing ngurusi mobil," ujar Saut.
Baca: Anggaran Miliaran Rupiah Mobil Dinas KPK Dianggap Tak Etis
Saut menilai uang transportasi yang cukup bisa digunakan pegawai untuk kredit atau memelihara mobil. Hal itu sudah diterapkan pada kepemimpinan KPK sebelumnya.
"Itu sudah berjalan empat periode tetap perform pimpinan KPK dan pegawainya," ujar Saut.
KPK mengusulkan anggaran mobil dinas 3.500 cc untuk ketua KPK senilai Rp1,4 miliar. Sementara itu, wakil ketua KPK mendapat mobil dinas senilai masing-masing Rp1 miliar. Sedangkan mobil Dewas KPK dianggarkan masing-masing Rp702 juta.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan rincian anggaran untuk 2021 itu masih dibahas. Khususnya terkait pagu anggaran masing-masing unit mobil dinas.
Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Saut Situmorang menyoal usulan pengadaan mobil dinas miliaran rupiah oleh Lembaga Antikorupsi. Kerja KPK dianggap tak bergantung pada mobil dinas.
"Enggak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan. Misalnya operasi tangkap tangan (OTT) dan kinerja lain. Saya naik (Toyota Kijang) Innova empat tahun aman-aman saja," kata Saut saat dikonfirmasi, Kamis, 15 Oktober 2020.
Saut mengatakan di era pimpinan KPK jilid IV tak ada permintaan mobil dinas. Sebab pengadaan transportasi dinilai bukan hal penting.
Pimpinan KPK jilid IV hanya minta gaji pegawai yang dinaikkan. "Biar negara tidak perlu pusing ngurusi mobil," ujar Saut.
Baca: Anggaran Miliaran Rupiah Mobil Dinas KPK Dianggap Tak Etis
Saut menilai uang transportasi yang cukup bisa digunakan pegawai untuk kredit atau memelihara mobil. Hal itu sudah diterapkan pada kepemimpinan KPK sebelumnya.
"Itu sudah berjalan empat periode tetap
perform pimpinan KPK dan pegawainya," ujar Saut.
KPK mengusulkan
anggaran mobil dinas 3.500 cc untuk ketua KPK senilai Rp1,4 miliar. Sementara itu, wakil ketua KPK mendapat mobil dinas senilai masing-masing Rp1 miliar. Sedangkan mobil Dewas KPK dianggarkan masing-masing Rp702 juta.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan rincian anggaran untuk 2021 itu masih dibahas. Khususnya terkait pagu anggaran masing-masing unit mobil dinas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)