Jakarta: Cendekiawan muslim Azyumardi Azra menyebut penganut ekstremisme biasanya berasal dari kelompok marjinal. Pemerintah diminta meminimalisasi kesenjangan sosial agar ekstremisme bisa dicegah.
“Kalau tidak tercipta keadilan, ada saja yang kemudian menjadi ekstrem atas nama agama,” kata Azyumardi dalam diskusi virtual, Kamis, 25 Februari 2021.
Menurut dia, tidak semua orang yang terpinggirkan bakal menganut ekstremisme. Namun, hal itu tetap harus diantisipasi.
Baca: Pemerintah Harus Menjabarkan Kategori Ekstremisme
Dia mengusulkan pemerintah memperhatikan mantan narapidana kasus terorisme (napiter) yang selesai menjalani deradikalisasi. Mereka harus merasakan kehadiran negara.
“Kalau tidak begitu, nanti jadi kambuh lagi jadi residivis lagi,” papar dia.
Perhatian itu, kata Azyumardi, bisa diberikan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Eks napiter bisa diberdayakan sehingga kesejahteraannya terjamin.
“Kita harus menciptakan keadilan ekonomi, sosial, dan politik,” tutur dia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) juga bisa berkontribusi dengan memberi beasiswa. Peran lainnya yakni memfasilitasi napiter ke pesantren atau sekolah umum.
“Mereka harus dibantu dan harus kita perhatikan. Penangannya harus semesta,” terang Azyumardi.
Jakarta: Cendekiawan muslim Azyumardi Azra menyebut penganut
ekstremisme biasanya berasal dari kelompok marjinal. Pemerintah diminta meminimalisasi kesenjangan sosial agar ekstremisme bisa dicegah.
“Kalau tidak tercipta keadilan, ada saja yang kemudian menjadi ekstrem atas nama agama,” kata Azyumardi dalam diskusi virtual, Kamis, 25 Februari 2021.
Menurut dia, tidak semua orang yang terpinggirkan bakal menganut ekstremisme. Namun, hal itu tetap harus diantisipasi.
Baca:
Pemerintah Harus Menjabarkan Kategori Ekstremisme
Dia mengusulkan pemerintah memperhatikan mantan narapidana kasus
terorisme (napiter) yang selesai menjalani
deradikalisasi. Mereka harus merasakan kehadiran negara.
“Kalau tidak begitu, nanti jadi kambuh lagi jadi residivis lagi,” papar dia.
Perhatian itu, kata Azyumardi, bisa diberikan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Eks napiter bisa diberdayakan sehingga kesejahteraannya terjamin.
“Kita harus menciptakan keadilan ekonomi, sosial, dan politik,” tutur dia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) juga bisa berkontribusi dengan memberi beasiswa. Peran lainnya yakni memfasilitasi napiter ke pesantren atau sekolah umum.
“Mereka harus dibantu dan harus kita perhatikan. Penangannya harus semesta,” terang Azyumardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
