Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan sejumlah langkah untuk menangani perubahan iklim. Pasalnya, dampak besar dari perubahan tersebut sudah nyata dirasakan.
"Dampak iklim sangat nyata di hadapan kita. Apalagi untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia," kata Jokowi dalam sambutan dia Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021 secara virtual, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.
Perubahan iklim membuat petani dan nelayan di Indonesia terpaksa beradaptasi. Sementara itu, pandemi covid-19 membuat tantangan tersebut menjadi semakin kompleks dan berat.
"Untuk itu, kita harus mengambil langkah luar biasa," kata Jokowi.
Langkah pertama harus dilakukan ialah memastikan semua negara memenuhi kontribusi nasional bagi penanganan perubahan iklim atau Nationally Determined Contribution (NDC). Jokowi mengaku Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi.
Baca: Sekjen PBB: Pemimpin Dunia Umumkan Keadaan Darurat Iklim
Kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menangani dan melakukan aksi terkait dampak perubahan iklim. "Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui program Kampung Iklim yang mencakup 20 ribu desa di tahun 2024," ucap Jokowi.
Ketiga, Kepala Negara menyerukan penguatan kemitraan global. Indonesia memprioritaskan kerja sama peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara di kawasan Pasifik.
Keempat, Indonesia mengajak seluruh negara untuk melanjutkan pembangunan hijau. Jokowi berharap KTT CAS 2021 ini dapat berdampak pada peningkatan aksi iklim dunia melalui solidaritas, kolaborasi, dan kepemimpinan kolektif global, serta mengawal detail pelaksanaannya di masing-masing negara.
KTT kali ini dihadiri 22 kepala negara atau pemerintahan peserta yang peduli dengan dampak perubahan iklim. KTT adapatasi perubahan iklim kali ini juga diikuti Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Co-Chair Global Commission on Adaptation Ban Ki-moon, hingga pemimpin sejumlah institusi perekonomian dan pembangunan internasional.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menyerukan sejumlah langkah untuk menangani perubahan iklim. Pasalnya, dampak besar dari perubahan tersebut sudah nyata dirasakan.
"Dampak iklim sangat nyata di hadapan kita. Apalagi untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia," kata Jokowi dalam sambutan dia Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021 secara virtual, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.
Perubahan iklim membuat petani dan nelayan di Indonesia terpaksa beradaptasi. Sementara itu, pandemi covid-19 membuat tantangan tersebut menjadi semakin kompleks dan berat.
"Untuk itu, kita harus mengambil langkah luar biasa," kata Jokowi.
Langkah pertama harus dilakukan ialah memastikan semua negara memenuhi kontribusi nasional bagi penanganan perubahan iklim atau
Nationally Determined Contribution (NDC). Jokowi mengaku Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi.
Baca:
Sekjen PBB: Pemimpin Dunia Umumkan Keadaan Darurat Iklim
Kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menangani dan melakukan aksi terkait dampak perubahan iklim. "Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui program Kampung Iklim yang mencakup 20 ribu desa di tahun 2024," ucap Jokowi.
Ketiga, Kepala Negara menyerukan penguatan kemitraan global. Indonesia memprioritaskan kerja sama peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara di kawasan Pasifik.
Keempat, Indonesia mengajak seluruh negara untuk melanjutkan pembangunan hijau. Jokowi berharap
KTT CAS 2021 ini dapat berdampak pada peningkatan aksi iklim dunia melalui solidaritas, kolaborasi, dan kepemimpinan kolektif global, serta mengawal detail pelaksanaannya di masing-masing negara.
KTT kali ini dihadiri 22 kepala negara atau pemerintahan peserta yang peduli dengan dampak perubahan iklim. KTT adapatasi perubahan iklim kali ini juga diikuti Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Co-Chair Global Commission on Adaptation Ban Ki-moon, hingga pemimpin sejumlah institusi perekonomian dan pembangunan internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
