Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 7 April 2020. Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho
Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 7 April 2020. Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho

Tuntutan Buruh Diakomodasi Lewat Peraturan Turunan UU Ciptaker

Nasional Omnibus Law UU Cipta Kerja
Yogi Bayu Aji • 12 Oktober 2020 23:35
Jakarta: Pemerintah meminta pihak-pihak yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) duduk bersama. Pasalnya, pemerintah akan mengakomodasi kepentingan buruh dalam peraturan turunan UU Ciptaker.
 
Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, mengatakan serikat buruh yang tidak setuju pengesahan omnibus law masih bisa mengajukan keberatan. Penyusunan peraturan pemerintah (PP) dipastikan berpihak kepada pekerja.
 
"Yang belum ada di UU akan diperjelas di PP. Jangan pikir buruk dulu pemerintah tak akan mengakomodasi," kata Dita dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, ketentuan terkait lama kontrak hingga perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) akan diatur detail di aturan turunan. Kalangan buruh memiliki kesempatan mengubah ketentuan yang dianggap tidak berpihak kepada mereka melalui dialog dengan pemerintah.
 
“Saya yakin bisa diubah di PP. Jadi apa yang belum dicantumkan misalnya soal lama kontrak, outsourcing, perjanjian kerja waktu tertentu, yang sudah masuk di Cipta Kerja tinggal dibahas saja durasi waktu lama kontrak,” kata Dita.
 
Baca: Finalisasi Draf UU Cipta Kerja Segera Rampung
 
Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo hingga Rabu, 14 Oktober 2020. DPR memiliki waktu tujuh hari kerja untuk menyerahkan naskah usai disahkan Senin, 5 Oktober 2020.
 
Ketentuan batas waktu maksimal penyerahan naskah yang sudah disahkan ke pemerintah diatur dalam Pasal 164 Tata Tertib DPR. Aturan itu mengacu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif