Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini buntut pernyataan Luhut yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan.
"Saya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menegur Pak Luhut untuk tidak mengulangi lagi dan mengklarifikasi pernyataan, terutama yang mengecam OTT yang dilakukan KPK," kata koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 23 Juli 2023
Boyamin menyayangkan pernyataan Luhut tersebut. Selain tidak berkaitan dengan kementerian yang dipimpinnya, pernyataan Luhut dinilai mengintervensi independensi KPK.
"Pernyataan Pak Luhut itu sebagai intervensi terhadap keindependenan KPK itu sendiri. Jadi saya menyayangkan dan kecewa dengan sikap Pak Luhut dan ini harus yang terakhir dan tidak boleh terulang lagi. Pak Luhut harus mencabut kata-katanya yang mengecam OTT," ucap Boyamin.
Sebelumnya, Luhut mengkritik penangkapan koruptor yang kerap dilakukan KPK melalui OTT. Menurut dia, upaya paksa itu kampungan.
"Jangan bilang hanya nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan itu menurut saya," kata Luhut di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.
Menurut Luhut, perbaikan sistem harus diutamakan ketimbang menangkap pejabat korup. Sebab, kata dia, pencegahan lebih menjanjikan untuk menutup celah korupsi.
KPK dinilai sebagai instansi yang berani melakukan perubahan atas pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, Lembaga Antirasuah kini mengutamakan divisi pencegahan dan penindakannya.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) diminta menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini buntut pernyataan Luhut yang menyebut operasi tangkap tangan (
OTT) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan.
"Saya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menegur Pak Luhut untuk tidak mengulangi lagi dan mengklarifikasi pernyataan, terutama yang mengecam OTT yang dilakukan KPK," kata koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 23 Juli 2023
Boyamin menyayangkan pernyataan Luhut tersebut. Selain tidak berkaitan dengan kementerian yang dipimpinnya, pernyataan Luhut dinilai mengintervensi independensi KPK.
"Pernyataan Pak Luhut itu sebagai intervensi terhadap keindependenan KPK itu sendiri. Jadi saya menyayangkan dan kecewa dengan sikap Pak Luhut dan ini harus yang terakhir dan tidak boleh terulang lagi. Pak Luhut harus mencabut kata-katanya yang mengecam OTT," ucap Boyamin.
Sebelumnya, Luhut mengkritik penangkapan koruptor yang kerap dilakukan KPK melalui OTT. Menurut dia, upaya paksa itu kampungan.
"Jangan bilang hanya nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan itu menurut saya," kata Luhut di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.
Menurut Luhut, perbaikan sistem harus diutamakan ketimbang menangkap pejabat korup. Sebab, kata dia, pencegahan lebih menjanjikan untuk menutup celah korupsi.
KPK dinilai sebagai instansi yang berani melakukan perubahan atas pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, Lembaga Antirasuah kini mengutamakan divisi pencegahan dan penindakannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
