Jakarta: Rencana penambahan kementerian harus disesuaikan dengan visi misi presiden terpilih. Sebab, pemenang pilpres yang memahami kementerian yang perlu dibentuk.
“Untuk mewujudkan visi misi itu kan presiden yang lebih tahu ya, kementerian dan lembaga apa saja yang akan dibentuk,” kata Ketua Kelompok Fraksi NasDem di DPR Aminurokhman melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Mei 2024.
Legislator asal Jawa Timur (Jatim) II itu menyampaikan sistem presidensial sejatinya meletakkan presiden diberikan hak prerogatif. Hak ini untuk mengangkat para pembantu-pembantunya didasarkan pada fungsi kelembagaan yang ada.
“Sepanjang hal itu bisa menjadi kebutuhan yang proporsional dan bisa berjalan efektif dan produktif untuk mewujudkan visi misi negara saya kira masyarakat juga harus memahami itu,” ucap Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Jatim itu.
Namun, dia mengingatkan agar rencana penambahan kementerian harus efektif. Sehingga, kinerja kementerian efektif dan tupoksi bisa berjalan serta tak tumpang tindih.
"Efektivitas lembaga itu harus tetap menjadi acuan dalan mempertimbangan jumlah kementerjan lembaga," ujar dia.
Jakarta: Rencana penambahan
kementerian harus disesuaikan dengan visi misi presiden terpilih. Sebab, pemenang pilpres yang memahami kementerian yang perlu dibentuk.
“Untuk mewujudkan visi misi itu kan presiden yang lebih tahu ya, kementerian dan lembaga apa saja yang akan dibentuk,” kata Ketua Kelompok Fraksi NasDem di
DPR Aminurokhman melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Mei 2024.
Legislator asal Jawa Timur (Jatim) II itu menyampaikan sistem presidensial sejatinya meletakkan presiden diberikan hak prerogatif. Hak ini untuk mengangkat para pembantu-pembantunya didasarkan pada fungsi kelembagaan yang ada.
“Sepanjang hal itu bisa menjadi kebutuhan yang proporsional dan bisa berjalan efektif dan produktif untuk mewujudkan visi misi negara saya kira masyarakat juga harus memahami itu,” ucap Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
NasDem Jatim itu.
Namun, dia mengingatkan agar rencana penambahan kementerian harus efektif. Sehingga, kinerja kementerian efektif dan tupoksi bisa berjalan serta tak tumpang tindih.
"Efektivitas lembaga itu harus tetap menjadi acuan dalan mempertimbangan jumlah kementerjan lembaga," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
