Bertemu PM Hun Manet, Jokowi Bahas Isu Myanmar hingga Impor Beras

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa, 5 Maret 2024. Keduanya membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, sekaligus menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini. Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Jokowi juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar. "Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC," ujar Jokowi, Selasa, 5 Maret 2024.  Jokowi menggarisbawahi tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut.   Terkait investasi, Jokowi menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur. "Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi," ujarnya. Kedua, soal isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban. Jokowi menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang, serta implementasi nota kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023. "MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara," tegasnya. Terakhir, Jokowi membahas kerja sama untuk bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Jokowi mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor. "Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras," ujarnya.