Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Alasan KPU Pertahankan Anggaran Pemilu Rp76 Triliun

Nasional kpu pemilu Pemilu 2024 Anggaran Pemilu dan Pilkada
Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 11 Mei 2022 11:04
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan alasan pihaknya akan mempertahankan kebutuhan anggaran pemilu sebesar Rp76,6 triliun. Anggota KPU Yulianto Sudrajat mengungkap kebutuhan anggaran pemilu tersebut untuk tahun jamak, dari 2022 hingga 2024.
 
"Kita harus mempertahankan Rp76,6 triliun itu. Itu sudah sesuai dengan kebutuhan pemilu hingga 2024," ungkap Yulianto kepada Media Indonesia, Rabu, 11 Mei 2022.
 
Yulianto menjelaskan alasan KPU perlu mempertahankan anggaran Rp76,6 triliun itu karena sebagian besar untuk menaikan honorarium di tingkat bawah. Khususnya, kenaikan honorarium bagi badan ad hoc yang dinilai layak, mengingat bebam kerja di Pemilu 2024 dan honor yang mereka terima tak seimbang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yulianto menyebut usulan kenaikan honor itu muncul berdasarkan pengalaman Pemilu 2019. Pasalnya, total ada 894 petugas yang meninggal dan 5.175 petugas mengalami sakit.
 
Yulianto menerangkan beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal saat itu. Adapun besaran kenaikan honor, yaitu:
 
1. PPK naik dari Rp2,2 juta menjadi Rp3 juta
2. SET PPK Rp1,3 juta menjadi Rp2,45 juta
3. PPS Rp1,3 juta menjadi Rp2 juta
4. SET PPS Rp1,05 juta menjadi Rp1,9 juta
5. Pantarlih Rp750 ribu menjadi Rp1,5 juta
6. KPPS Rp850 ribu menjadi Rp1,5 juta
7. KPPSLN dari Rp6,5 juta menjadi Rp7 juta.
 
Baca: Dukungan Anggaran Pemilu Diharapkan Tepat Waktu
 
Dia menilai dengan adanya usulan kenaikan honor bagi badan ad hoc pemilu bisa menarik minat masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat berdampak pada kualitas maupun kuantitas calon badan ad hoc.
 
"Komitmen kami (KPU) untukmenaikan honor mereka," ujar Yulianto.
 
KPU akan melakukan rapat konsinyering pada Jumat, 13 Mei 2022. Topik yang akan dibahas salah satunya ialah menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) KPU dengan Pemerintah.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif