Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. MI/Pius
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. MI/Pius

Pemerintah Usul Ketentuan Aborsi Dihapus dari RUU TPKS

Anggi Tondi Martaon • 04 April 2022 13:58
Jakarta: Pemerintah meminta ketentuan soal aborsi dihapus dari Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Ketentuan tersebut sudah ada di aturan lain.
 
"Kalau aborsi kami usulkan untuk dihapus," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 April 2022.
 
Dia menyampaikan ketentuan aborsi ada di Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian, revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Selain itu memang sudah diatur dalam KUHP Pasal 469," ujar dia.
 
Baca: Pembahasan DIM Selesai, RUU TPKS Masuk Tahap Tim Perumus
 
Penghapusan ketentuan aborsi karena sudah ada di revisi KUHP dikritisi sejumlah anggota Panja. Pasalnya, bakal beleid tersebut sudah lama dibahas dan tidak kunjung disahkan.
 
Menjawab keluhan tersebut, Edward menyampaikan revisi KUHP dalam tahap penyelesaian. Bakal beleid tersebut akan disahkan pada pertengahan tahun ini.
 
"Kami sudah bertemu intensif dengan Komisi III sebagai mitra Kementerian Hukum dan HAM, paling lambat Juni sudah harus disahkan," ujar dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif