KPU Diingatkan Soal Efisiensi dan Memaksimalkan Anggaran Pemilu

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menjalankan instruksi DPR agar menggunakan anggaran Pemilu 2024 dengan efisien dan efektif. KPU harus berupaya mengakomodir kebutuhan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. "Kalau menurut saya dari apa yang sudah disepakati jadi pegangan. Misalnya, dari DPR sudah menyepakati Rp76,6 triliun itu sebaiknya KPU berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan. Sebaiknya diefisienkan saja apa yang sudah disepakati," kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin, kepada wartawan di Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. Alvin menyambut baik komitmen DPR untuk mengawal optimalisasi penggunaan anggaran pemilu. "Bisa betul-betul akan dikawal, karena contohnya saja PDIP, mereka mendukung Pemilu 2024, tentunya mereka ingin pemilu berjalan lancar," kata Alvin. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati. Dia menekankan anggaran Pemilu 2024 digunakan untuk memaksimalkan tahapan Pemilu 2024. "Hal-hal seperti untuk kebutuhan kantor atau alat transportasi bisa memanfaatkan yang sudah ada," kata Khairunnisa. Anggaran Rp76,6 trilun ditentukan usai DPR menggelar pertemuan dengan pemerintah dan KPU. Dalam pertemuan itu, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar anggaran Pemilu 2024 digunakan secara efektif dan efisien. Baca: KPU: Bawaslu Punya Kewenangan Monitoring Medsos Peserta Pemilu Terpenting, dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu 14 Juni 2022. Jika ada kekurangan dana, kata Khoirunnisa, KPU sebaiknya bisa memaksimalkan dana yang sudah tersedia. "Ibaratnya anggaran ini bahan bakarnya. Kalau anggaran belum turun tapi tahapan belum dimulai tentu bisa berdampak pada pelaksanaan tahapan," kata Khoirunnisa.     Menurut dia, selain DPR ada beberapa pihak yang bisa diajak ikut mengawasi penggunaan anggaran Pemilu 2024. Di antaranya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Serta meminta KPU terbuka dalam proses pengadaan barang dan jasanya," kata Khoirunnisa. Sementara itu, Komisioner KPU Mochammad Afifuddin mengatakan pembukaan tahapa pemilu besok rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk, sejumlah pejabat negara dan elite partai politik. "Kita ingin pastikan ke seluruh warga bangsa bahwa KPU sudah sangat siap menyelenggarakan pemilu," Afifuddin. KPU meminta semua pihak terkait untuk bekerja sama. Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos bahkan memastikan pihaknya telah mempersiapkan skenario untuk mengantisipasi persoalan logistik yang disebut-sebut bakal jadi kendala. "Logistik kita sudah rancang beberapa hal pascapenetapan masa kampanye, beberapa hal memang sudah disiapkan metodologinya seperti apa dan kita nunggu Perpres keluar dari Presiden (Jokowi) untuk pengadaan logistik," kata Betty.