Jokowi Sentil Akurasi Data Masih Amburadul

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti akurasi data yang masih amburadul. Dampaknya penyaluran bantuan sosial (bansos) lambat. "Akurasi data masih menjadi persoalan sampai dengan hari ini. Dampaknya ke mana-mana, contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Mei 2021. Jokowi menyebut data amburadul itu juga membikin penyaluran bantuan salah sasaran. Dia memerintahkan data pemerintah pusat dan daerah diperbaiki. "Data pemerintah pusat dan daerah tidak nyambung. Ini yang harus kita perbaiki," ucap Jokowi. (Baca: Pemerintah Diminta Tak Mendiamkan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos) Kepala Negara meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) membantu meningkatkan kualitas data yang dikelola. Seluruh data harus terintegrasi dan sinkronisasi. "Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki, gunakan, manfaatkan," ujarnya. Jokowi juga memerintahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjamin APIP bekerja independen dan profesional. Mereka harus memberikan akses dan informasi yang akurat. "Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jangan karena lambat verifikasi dan APIP jadi terhambat. Dampaknya program pemerintah menjadi terhambat dan terlambat," tegas dia.