Revisi UU Pemilu Dilakukan Usai RUU Papua Barat Daya Disahkan

Jakarta: Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus diubah usai pembentukan tiga provinsi baru di Papua. Amendemen dilakukan setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya selesai. "Iya (proses revisi UU Pemilu dilakukan setelah RUU Papua Barat Daya disahkan)," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa saat dihubungi, Senin, 11 Juli 2022. Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu tak ingin revisi UU Pemilu dilakukan berulang kali menyikapi pemekaran wilayah di Papua. Sehingga, revisi dilakukan setelah pengesahan RUU Papua Barat Daya. Dia berharap pembahasan RUU Papua Barat Daya berjalan lancar. Sehingga, tak menghambat proses revisi UU Pemilu. "Maka ya lebih cepat lebih baik juga ya (pembahasan RUU Papua Barat Daya), supaya tidak menghambat pada revisi UU Pemilu," ungkap dia.   Dia menyampaikan dampak pemekaran wilayah di Indonesia, yaitu revisi UU Pemilu. Sebab, pengaturan kepemiluan diatur dalam UU Pemilu. "Itu (pemekaran wilayah) berpengaruh terhadap dapil (daerah pemilihan) kan. Nambah empat dapil, terutama ama kursi juga ya, alokasi kursi," ujar dia.