Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).
Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).

PBNU Desak Pemerintah Tegas Hadapi Provokasi Tiongkok

Nasional indonesia-tiongkok blok natuna Laut Natuna Utara
Annisa ayu artanti • 07 Januari 2020 07:00
Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah Tiongkok untuk menghentikan tindakan provokasi di wilayah perairan RI di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, PBNU siap mendukung sikap Pemerintah Indonesia untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal berbendera Tiongkok yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI.
 
"Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun," kata Said seperti dikutip Antara, Senin, 6 Januari 2020.
 
Said menjelaskan, Perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah perairan Indonesia yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982). Kepulauan Natuna juga masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut, Said mengatakan, NU meminta Pemerintah Indonesia tidak lembek dan tidak bernegosiasi perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi, meskipun Tiongkok merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia.
 
NU juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mengutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik. Sebab, kelalaian dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensi untuk maju, sejahtera, dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari, seperti amanat 'founding fathers'.
 
Pendiri Nahdlatul Ulama Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari pernah menyampaikan hukum membela keutuhan Tanah Air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). Hal itu dipegang kuat oleh NU.
 
"Dan barang siapa mati demi Tanah Airnya, maka ia mati syahid," ujar dia.
 
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menyebutkan TNI tidak akan terpancing terhadap upaya provokasi yang dilakukan nelayan Tiongkok dan kapal Coast Guard Tiongkok yang masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Natuna Utara, Kepulauan Riau.
 
"Kita (TNI) tidak ingin terprovokasi. Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri. Sehingga kalau itu terjadi, bisa kita yang disalahkan secara internasional dan kita yang rugi," kata Sisriadi.
 
Saat ini, TNI juga masih akan berpegang teguh terhadap pedoman hukum laut internasional, yakni Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
 
Masuknya kapal ikan Tiongkok yang kemudian di-back up oleh Tiongkok Coast Guard di perairan Natuna merupakan salah satu bentuk upaya provokasi yang dilakukan untuk memancing reaksi dari TNI. Jika TNI sampai terpancing, maka justru bisa berakibat lebih merugikan.
 
"Kalau itu terjadi, bisa kita yang disalahkan secara internasional dan kita yang rugi. Oleh karenanya, para prajurit kita, mereka melakukan tugasnya dengan rules of engagement yang diadopsi dari hukum-hukum yang berlaku secara internasional," ujarnya.
 

 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif