Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Tunas Antidemokrasi Hanya Bisa Diberangus dengan Ilmu

Nasional demokrasi
Medcom • 03 Desember 2019 14:45
Jakarta: Tunas-tunas antidemokrasi disebut mulai berkembang di beberapa negara Asia. Namun, Indonesia dipastikan dapat memberangus pemikiran yang berbeda dari konsensus bangsa itu, melalui pendidikan.
 
"Banyak orang yang sangat berjuang untuk demokrasi, melihat demokrasi dari pandangan yang berbeda. Bahkan ada yang berubah jadi sangat kanan dan fundamentalis," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya dalam peluncuran Socdem Asia Parliamentarians Caucus di Four Square by Sheraton, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Menurut dia, paham menyimpang tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat terpelajar. Dengan pendidikan yang cukup, seseorang mampu berpikir kritis sehingga tidak mudah terbawa arus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem itu menyebut Indonesia terus berkomitmen membenahi pendidikan. Hal ini menyebabkan Tanah Air menjadi tempat yang kondusif untuk tumbuhnya ideologi demokrasi.
 
“Di Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar, itu 20 persen dialokasikan ke pendidikan. Sekitar Rp500 triliun dari anggaran negara," jelas Willy.
 
Socdem Asia Parliamentarians Caucus dihadiri NasDem, persatuan partai-partai dari Filipina, hingga partai dari Denmark: Socialdemokratiet. Kaukus ini berlangsung sejak Senin, 2 Desember 2019, hingga Kamis, 5 Desember 2019.
 
Pertemuan difokuskan pada kerja sama antarnegara dalam mengembangkan kesejahteraan rakyat di negara-negara Asia. Demokrasipun dianggap menjadi instrumen terbaik untuk memakmurkan rakyatnya.
 
"Namun, sayangnya kebanyak rezim demokrasi saat ini masih belum berhasil mencapai kesejahteraan yang merata,” kata penulis makalah Socdem Asia, Francis Isaac.
 
Kaukus tengah fokus pada masalah-masalah di Myanmar, Nepal, dan Filipina. Ketiga negara itu sedang mengalami penurunan kesejahteraan hidup masyarakat dan perkembangan ideologi populis dan otoriter dari pemerintah masing-masing.
 
“Jika ingin mencapai sustainable development goals (SDG), maka program kesejahteraan yang komprehensif harus diimplementasikan. Jika masyarakat tidak hidup sejahtera, SDG juga tidak akan tercapai,” ungkap Isaac. (Flory Ambarita)
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif