Jakarta: Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman, menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perlu fokus pada kualitas demokrasi dalam mengevaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Tito tak boleh hanya memerkarakan biaya politik calon kepala daerah.
"Contoh konkret misalnya di Jawa Barat pilkada gubernur itu berbarengan dengan pilkada Bandung, Bogor. Itu rupanya secara kualitas partisipasi itu tidak menguntungkan di pilkada yang tingkatnya lebih di bawah" kata Ikrama kepada Medcom.id, Rabu 12 November 2019.
Menurut dia, masyarakat lebih banyak berbicara tentang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ketimbang menyorot kandidat calon bupati di daerah. Sementara itu, yang lebih banyak berhubungan dengan masyarakat di daerah adalah wali kota ataupun bupati.
"Tapi karena efek dari serentak mereduksi partisipasi di tingkat lokal lebih rendah," lanjut Ikrama.
Fenomena sama muncul di Maluku. Persaingan antara kubu Said Assagaff dan Murad Ismail yang sengit membuat plkada di tingkat kota dan kabupaten meredup. Warga kota lebih sibuk membicarakan pilgub.
Sebelumnya, Tito meminta sistem pemilu dikaji ulang. Tito menilai sistem pemilu saat ini berpotensi menimbulkan korupsi.
Tito menyebut salah satu sisi negatif sistem pemilu saat ini ialah tingginya biaya politik. Hal itu dinilai berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih.
"Tidak punya Rp30 miliar mau jadi bupati? Mana berani dia?" kata Tito, Rabu, 6 November 2019.
Dia pun tidak terkejut kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Pasalnya, korupsi menjadi jalan pintas untuk menutup tingginya biaya pemilu.
Tito mencontohkan kepala daerah mengeluarkan biaya Rp30 miliar buat pilkada. Sementara itu, total pendapatan per bulan Rp200 juta.
"Lima tahun menjabat hasilnya Rp12 miliar, mau rugi tidak? Apa benar ingin mengabdi pada nusa dan bangsa terus rugi? Omong kosong kalau pendapat saya," ujar dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/MkMV4oVK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman, menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perlu fokus pada kualitas demokrasi dalam mengevaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Tito tak boleh hanya memerkarakan biaya politik calon kepala daerah.
"Contoh konkret misalnya di Jawa Barat pilkada gubernur itu berbarengan dengan pilkada Bandung, Bogor. Itu rupanya secara kualitas partisipasi itu tidak menguntungkan di pilkada yang tingkatnya lebih di bawah" kata Ikrama kepada
Medcom.id, Rabu 12 November 2019.
Menurut dia, masyarakat lebih banyak berbicara tentang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ketimbang menyorot kandidat calon bupati di daerah. Sementara itu, yang lebih banyak berhubungan dengan masyarakat di daerah adalah wali kota ataupun bupati.
"Tapi karena efek dari serentak mereduksi partisipasi di tingkat lokal lebih rendah," lanjut Ikrama.
Fenomena sama muncul di Maluku. Persaingan antara kubu Said Assagaff dan Murad Ismail yang sengit membuat plkada di tingkat kota dan kabupaten meredup. Warga kota lebih sibuk membicarakan pilgub.
Sebelumnya, Tito meminta sistem
pemilu dikaji ulang. Tito menilai sistem pemilu saat ini berpotensi menimbulkan korupsi.
Tito menyebut salah satu sisi negatif sistem pemilu saat ini ialah tingginya biaya politik. Hal itu dinilai berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih.
"Tidak punya Rp30 miliar mau jadi bupati? Mana berani dia?" kata Tito, Rabu, 6 November 2019.
Dia pun tidak terkejut kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Pasalnya, korupsi menjadi jalan pintas untuk menutup tingginya biaya pemilu.
Tito mencontohkan kepala daerah mengeluarkan biaya Rp30 miliar buat pilkada. Sementara itu, total pendapatan per bulan Rp200 juta.
"Lima tahun menjabat hasilnya Rp12 miliar, mau rugi tidak? Apa benar ingin mengabdi pada nusa dan bangsa terus rugi? Omong kosong kalau pendapat saya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
