Hikmahanto Sebut 3 Alasan Indonesia Tidak Buka Hubungan dengan Israel

Jakarta: Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut ada tiga alasan yang membuat Indonesia tidak mungkin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. "Maka sebelum Palestina merdeka, tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina, " ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 25 Desember 2020. Kedua, masyarakat Indonesia masih bersimpati dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap bangsa Palestina yang ditindas oleh Israel. Simpati ini muncul, baik karena alasan solidaritas agama maupun perikemanusiaan. Ketiga, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sudah berbicara melalui telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Baca: RI Ditawari Uang Demi Normalisasi dengan Israel, Pengamat: Tawaran Janggal "Presiden Abbas sangat mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi karena Indonesia tidak mengikuti sejumlah negara di Arab yang telah membuka hubungan diplomatik," ujar Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu. Hikmahanto mengatakan tawaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjanjikan investasi Rp28 triliun kepada Indonesia jika bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel memang menggiurkan. Namun, Indonesia tidak mungkin menerima tawaran itu.  Dia juga mencermati kejanggalan Trump menawarkan janji tersebut saat berada dalam status lame duck atau kalah dalam pemilihan umum. Posisi Trump sebagai presiden AS bakal digantikan Joe Biden pada Januari 2021. "Presiden Trump tidak seharusnya membuat kebijakan-kebijakan penting karena dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diganti oleh Joe Biden," ujar Hikmahanto. Ia mengatakan mungkin saja tawaran itu terkait persaingan dominasi AS-Tiongkok di kawasan Asia. Untuk memenangkan persaingan kedua negara, kata Hikmahanto, AS menggunakan instrumen investasi dan utang, bahkan vaksin. "Hanya saja karena perekonomian di AS sangat terdampak oleh pandemi covid-19, dana yang dibutuhkan tidak mungkin berasal dari AS. Dana ini yang kemudian dinegosiasikan oleh AS dengan Israel. Seolah Israel menjadi bendahara AS. Israel sepertinya menyanggupi namun dengan persyaratan," kata dia. Bagi Israel, lanjut Hikmahanto, pengakuan Indonesia amat penting. Pasalnya, Indonesia menjadi negara berpenduduk penganut agama Islam terbesar di luar Timur Tengah. "Belum lagi Israel dapat mengeklaim ke masyarakat internasional bahwa negara yang anti terhadap penjajahan mau mengakui Israel sebagai negara dan menjalin hubungan diplomatik," ujar dia.