Ilustrasi DPR. Medcom.id
Ilustrasi DPR. Medcom.id

Pembahasan RUU PKS Menunggu RUU KUHP

Nasional antikekerasan seksual
Theofilus Ifan Sucipto • 02 Juli 2020 12:38
Jakarta: Komisi VIII DPR merevisi alasan penarikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Komisi berjanji melanjutkan pembahasan di Prolegnas 2021.
 
“Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS alasannya masih menunggu pengesahan RUU KUHP,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Juli 2020.
 
Supratman berharap Komisi III DPR segera merampungkan pembahasan RUU KUHP. Dengan begitu, pembahasan RUU PKS bisa dilanjutkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Begitu (RUU KUHP) diselesaikan, RUU PKS akan kita kembali masukkan di prolegnas,” ujar Supratman.
 
Sebelumnya, Komisi VIII DPR mengusulkan RUU PKS ditarik dari Prolegnas 2020. Anggota dewan kesulitan membahas undang-undang yang bisa melindungi korban kekerasan seksual itu.
 
"Kami menarik RUU PKS karena pembahasannya rumit, sekaligus mengusulkan RUU baru," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopan dalam rapat dengan Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.
 
Adapaun RUU yang diusulkan untuk dibahas, yakni RUU Kesejahteraan Lanjut Usia. Komisi VIII juga masih membahas RUU Penanggulangan Bencana.
 
(Baca: RUU PKS Jamin Keadilan Hukum dan Pemulihan Korban)
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif