Kompleks gedung MPR RI. Foto: MI/Susanto
Kompleks gedung MPR RI. Foto: MI/Susanto

LAN Tarik Anggotanya dari Pansel Sekjen DPD

Nasional dpd ri berita dpd
Media Indonesia.com • 26 September 2020 20:24
Jakarta: Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) menarik keanggotaan Nurliah Nurdin dari Panitia Seleksi (Pansel) dalam lelang terbuka Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penarikan keanggotaan Nurliah ditandai dengan dicabutnya surat tugas oleh LAN per 24 September 2020.
 
Pencabutan surat tugas dan penarikan Nurliah ditandatangani Sekretaris Utama LAN, Reni Suzana. Surat ditembuskan kepada ketua LAN, ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kepada Nurliah Nurdin.
 
"Pencabutan surat bisa dimaknai bahwa proses lelang yang sudah selesai pada 18 September lalu tak sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya UU MD3 (UU No 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPD, DPD, dan DPRD) serta Tata Tertib DPD," kata Anggota DPD Intsiawati Ayus, Sabtu, 26 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terkait pencabutan surat tugas ini, Ayus meminta LAN menjelaskan alasannya. "Seharusnya LAN mengeluarkan pernyataan lebih tegas lagi bahwa lelang jabatan Sekjen DPD itu harus sesuai mekanisme UU dan Tatib DPD," kata dia.
 
Ayus juga memberi koreksi bahwa dalam Tatib DPD tak ada isilah pansel. Yang ada adalah tim seleksi. "Jadi, ini juga persoalan yang harus diluruskan," ujarnya.
 
Baca:Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Diminta Mengedepankan Transparansi
 
Pada 18 September lalu, Ketua Pansel Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek mengumumkan tiga nama teratas calon Sekjen DPD melalui surat bernomor KP.01.04/32/DPDRI/IX/2020. Ketiga nama itu didapat dari seleksi terbuka. Ketiganya adalah Rahman Hadi, Luthfy Latief, dan Helmizar.
 
Wakil Ketua DPD Nono Sampono tak mau langsung menerima ketiga nama itu. Menurutnya, mekanisme lelangnya yang harus diperjelas terlebih dulu. Menurut dia, mekanisme lelang itu belum sesuai dengan aturan yang berlaku.
 
"Beberapa hari lalu saya telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi soal kisruh lelang jabatan Sekjen DPD ini. Saya juga meminta secara resmi dalam rapat pimpinan DPD untuk menghentikan sementara proses lelang hingga semuanya sesuai UU MD3 dan Tatib DPD," kata dia.

 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif