Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 7 April 2020. Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho
Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 7 April 2020. Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho

Pemerintah Harus Benahi Regulasi Demi Dilirik Investor

Nasional Omnibus Law
Medcom • 22 Mei 2020 23:35
Jakarta: Pascapandemi covid-19 (korona) berakhir, sejumlah perusahaan multinasional diprediksi memindahkan pabriknya ke Asia Tenggara. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan regulasi agar investor memilih Indonesia untuk memindahkan pabriknya.
 
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani mengatakan hal ini menjadi kabar positif bagi iklim investasi di Tanah Air. Kondisi ini menjadi solusi menciptakan lapangan kerja setelah Indonesia cukup parah terdampak pandemi dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai tiga juta orang.
 
Rencana relokasi perusahaan multinasional ke Asia Tenggara bisa lepas jika tidak Indonesia tidak memperbaiki regulasi perizinan investasi. Investor asing bisa jadi melirik negara Asia Tenggara lainnnya yang lebih mudah dan sederhana perizinannnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Shinta mengatakan peluang yang ada harus didukung dengan regulasi kemudahan investasi. Salah satunya dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang kini masih dalam proses pembahasan di DPR.
 
“Ini peluang yang bisa kita ambil pascacovid-19. Sudah banyak negara berupaya merelokasi usahanya dari Tiongkok ke Asia Tenggara. Kalau kita tidak siap merestrukturisasi regulasi perizinan dan investasi seperti di RUU Cipta Kerja, kita tentu akan sulit menarik minat para investor pasca covid-19,” kata Shinta di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2020.
 
Menurut Shinta, posisi Indonesia saat ini tidak diuntungkan. Pandemi covid-19 membuat tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia sangat rendah. Hal ini bisa didongkrak dengan perbaikan iklim usaha dan investasi nasional.
 
RUU Cipta Kerja, kata dia, bisa menjadi langkah awal perbaikan iklim usaha dan investasi, terlebih untuk pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19. Regulasi perizinan yang berbelit bisa dipangkas dengan implementasi omnibus law itu.
 
Dari data sementara, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia berada di peringkat 73, jauh di bawah Singapura (2), Malaysia (15), Thailand (27), Brunei (55), dan Vietnam (69).
 
Baca: Pemerintah Ogah Ubah Judul RUU Ciptaker
 
“Usaha pemerintah menyelesaikan permasalahan klasik yakni sulitnya proses perizinan yang membuat investasi malas masuk harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa setengah-setengah. RUU Cipta Kerja ini satu paket besar untuk menyelesaikan berbagai masalah itu,” jelas Shinta.
 
Di sisi lain, selama ini perekonomian nasional mayoritas ditopang oleh sektor informal. RUU Cipta Kerja diperlukan agar sektor informal ini bisa kembali dan bahkan ditingkatkan menjadi sektor formal.
 
"Ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi lebih banyak orang,” kata Shinta.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif