Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Pemerintah Ogah Ubah Judul RUU Ciptaker

Nasional Omnibus Law
Kautsar Widya Prabowo • 20 Mei 2020 19:25
Jakarta: Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono, tidak setuju judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) diubah. Judul tersebut sesuai dengan tujuan Presiden Joko Widodo menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
 
Susiwijono menjelaskan ketersediaan lapangan kerja membutuhkan sejumlah aspek pendukung. Hal ini meliputi kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); penciptaan ekosistem investasi; pemberian kemudahan berusaha; ketenagakerjaan dan investasi pemerintah; serta program strategis nasional.
 
"Artinya tujuannya lebih ke menciptakan memperluas lapang kerja," kata Susiwijono dalam rapat pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, Rabu, 20 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menekankan RUU Ciptaker telah mencangkup seluruh aspek-aspek pendukung tersedianya lapangan kerja. Dengan begitu, ia mengusulkan judul tidak perlu diubah.
 
"Judul ini pastikan upaya yang dicapai adalah cipta kerja," tutur dia.
 
Sementara itu, lima fraksi DPR meminta perubahan judul RUU Cipta Kerja. Kelima fraksi tersebut yakni Fraksi Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PDI Perjuangan.
 
Anggota DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan meminta regulasi sapu jagad itu kembali ke nama awal, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja. Hal tersebut sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo pada pelantikan 20 Oktober 2019.
 
"Agar ini konsisten dengan apa yang disampaikan Kepala Negara kita sehingga pembahasan kita lebih nyaman," kata Heri.
 
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi Nasdem Fauzi Amro menyarankan mengganti nama omnibus law itu menjadi RUU Kemudahan Berusaha. Pasalnya, sebagian besar aturan di RUU membahas kemudahan berinvestasi.
 
Baca: UMKM Didorong Jadi Lokomotif Lapangan Kerja di RUU Ciptaker
 
"Hampir 80 persen RUU ini bicara tentang kemudahan investasi sehingga ruh tenaga kerja atau cipta kerjanya hampir tidak ada," tutur Fauzi.
 
PDI Perjuangan menyarankan judul RUU Penguatan terhadap UMKM, Koperasi, dan Industri Nasional untuk Menciptakan Lapangan Kerja. PKS mengusulkan nama RUU tentang Penyediaan Lapangan Kerja dan PPP mengusulkan nama RUU Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Berusaha.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif