Jakarta: Kritikus Politik Faizal Assegaf mengungkapkan ada sejumlah tantangan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, tantangan itu bisa diatasi bila seluruh elemen bangsa kompak dan memiliki kemauan politik yang besar.
"Saluran konstitusi ini bisa digunakan, hanya saja jalan menuju pemakzulan ada pro dan kontra terkait waktu dan mekanisme," kata Faizal dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Geger Isu Pemakzulan Jelang Coblosan," Minggu, 14 Januari 2024.
Faizal mengatakan hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Asalkan, rakyat dan partai politik memiliki kesadaran moral atas langkah Jokowi dengan praktik cawe-cawenya.
"Jokowi dan keluarganya bisa mengambil jalan pendek dan langkah keputusan politik dengan contoh di MK (Mahkamah Konstitusi)," papar dia.
Faizal mengacu pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Putusan itu menjadi tiket anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.
"Alat negara yang strategis bisa dipersingkat dan dipermudah untuk kepentingan pribadi. Maka kalau ada ancaman demokrasi, DPR juga gunakan cara yang sama dong," ujar dia.
Selain itu, Faizal mengusulkan alternatif lain bila pemakzulan dirasa terlalu rumit dan panjang. Pimpinan DPR diminta mendorong Jokowi cuti hingga Oktober 2024 sampai tahapan pemilu rampung.
"Karena kan kebetulan anaknya ikut dalam kontestasi," jelas dia.
Jakarta: Kritikus Politik Faizal Assegaf mengungkapkan ada sejumlah tantangan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (
Jokowi). Namun, tantangan itu bisa diatasi bila seluruh elemen bangsa kompak dan memiliki kemauan politik yang besar.
"Saluran konstitusi ini bisa digunakan, hanya saja jalan menuju pemakzulan ada pro dan kontra terkait waktu dan mekanisme," kata Faizal dalam diskusi virtual
Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Geger Isu Pemakzulan Jelang Coblosan," Minggu, 14 Januari 2024.
Faizal mengatakan hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Asalkan, rakyat dan partai politik memiliki kesadaran moral atas langkah Jokowi dengan praktik cawe-cawenya.
"Jokowi dan keluarganya bisa mengambil jalan pendek dan langkah keputusan politik dengan contoh di MK (Mahkamah Konstitusi)," papar dia.
Faizal mengacu pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Putusan itu menjadi tiket anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.
"Alat negara yang strategis bisa dipersingkat dan dipermudah untuk kepentingan pribadi. Maka kalau ada ancaman demokrasi, DPR juga gunakan cara yang sama dong," ujar dia.
Selain itu, Faizal mengusulkan alternatif lain bila
pemakzulan dirasa terlalu rumit dan panjang. Pimpinan DPR diminta mendorong Jokowi cuti hingga Oktober 2024 sampai tahapan pemilu rampung.
"Karena kan kebetulan anaknya ikut dalam kontestasi," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
