Jakarta: Langkah pemerintah meningkatkan dana otonomi khusus (otsus) Papua dinilai belum cukup. Hal itu perlu dibarengi dengan memberikan literasi kepada masyarakat di Bumi Cenderawasih.
“Literasi yang perlu ditingkatkan baik itu literasi ekonomi atau digital,” kata anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi dalam diskusi virtual, Kamis, 6 Mei 2021.
Bobby menilai tanah di Papua sejatinya memberi kemakmuran bagi masyarakat setempat. Pemerintah juga telah berusaha menggencarkan pembangunan.
Politikus Golkar itu menganalogikan sumber air dari keran. Namun, masyarakat tidak bisa menikmati air yang melimpah lantaran tidak tahu cara memutar keran.
“Dengan literasi, masyarakat jadi terlatih menemukan kemakmuran karena ini adalah tanah yang sangat kaya,” papar Bobby.
(Baca: Pendekatan Kesejahteraan Dinilai Ampuh Percepat Pembangunan di Papua)
Pembangunan di Papua, kata Bobby, juga harus mengedepankan sistem bottom up. Yakni, menyerap aspirasi dari masyarakat sebagai acuan melaksanakan program pemerintah.
“Itu yang mungkin harus kita lihat. Bukan hanya masalah niat (membangun Papua),” ujar dia.
Pemerintah mengucurkan lebih dari Rp1.000 triliun untuk pembangunan Papua. Anggaran digelontorkan sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diundangkan hingga April 2021.
“Pemerintah telah mentransfer setidaknya Rp1.092 triliun,” kata Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani.
Jaleswari memerinci dana terdiri atas dana otsus termasuk dana tambahan infrastruktur sebesar Rp138,65 triliun. Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp702,3 triliun.
“Kemudian belanja kementerian/lembaga sebesar Rp251,29 triliun,” papar dia.
Jakarta: Langkah pemerintah meningkatkan dana
otonomi khusus (otsus) Papua dinilai belum cukup. Hal itu perlu dibarengi dengan memberikan literasi kepada masyarakat di Bumi Cenderawasih.
“Literasi yang perlu ditingkatkan baik itu literasi ekonomi atau digital,” kata anggota
Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi dalam diskusi virtual, Kamis, 6 Mei 2021.
Bobby menilai tanah di Papua sejatinya memberi kemakmuran bagi masyarakat setempat. Pemerintah juga telah berusaha menggencarkan pembangunan.
Politikus Golkar itu menganalogikan sumber air dari keran. Namun, masyarakat tidak bisa menikmati air yang melimpah lantaran tidak tahu cara memutar keran.
“Dengan literasi, masyarakat jadi terlatih menemukan kemakmuran karena ini adalah tanah yang sangat kaya,” papar Bobby.
(Baca:
Pendekatan Kesejahteraan Dinilai Ampuh Percepat Pembangunan di Papua)
Pembangunan di Papua, kata Bobby, juga harus mengedepankan sistem
bottom up. Yakni, menyerap aspirasi dari masyarakat sebagai acuan melaksanakan program pemerintah.
“Itu yang mungkin harus kita lihat. Bukan hanya masalah niat (membangun Papua),” ujar dia.
Pemerintah mengucurkan lebih dari Rp1.000 triliun untuk pembangunan Papua. Anggaran digelontorkan sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diundangkan hingga April 2021.
“Pemerintah telah mentransfer setidaknya Rp1.092 triliun,” kata Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani.
Jaleswari memerinci dana terdiri atas dana otsus termasuk dana tambahan infrastruktur sebesar Rp138,65 triliun. Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp702,3 triliun.
“Kemudian belanja kementerian/lembaga sebesar Rp251,29 triliun,” papar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
