Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua. Pendekatan itu berubah dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengedepankan pendekatan keamanan.
“(Perubahan pendekatan) dengan pertimbangan lebih efektif mempercepat pembangunan di Tanah Papua,” kata Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi virtual, Kamis, 6 Mei 2021.
Jaleswari mengatakan pendekatan kesejahteraan menyerap aspirasi masyarakat setempat. Sehingga, pemerintah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi sesuai budaya dan adat di Papua.
(Baca: Permasalahan Papua Harus Diselesaikan Secara Dialog, Bukan Militer)
Pendekatan kesejahteraan, kata Jaleswari, bakal mempersempit ruang gerak dan legitimasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cendrawasih. Sehingga, keamanan wilayah Papua bisa lebih kondusif.
“Tapi pendekatan kesejahteraan tidak sedikit pun mengesampingkan penegakan hukum,” papar dia.
Hal itu tercermin dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jokowi melibatkan Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk mengawal keamanan di Papua. Termasuk, dari ancaman KKB yang sudah dinyatakan sebagai teroris oleh pemerintah.
“Pemerintah aktif menegakkan hukum dalam rangka peraturan tindak pidana terorisme,” tutur Jaleswari.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk membangun
Papua. Pendekatan itu berubah dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengedepankan pendekatan keamanan.
“(Perubahan pendekatan) dengan pertimbangan lebih efektif mempercepat pembangunan di Tanah Papua,” kata Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi virtual, Kamis, 6 Mei 2021.
Jaleswari mengatakan pendekatan kesejahteraan menyerap aspirasi masyarakat setempat. Sehingga, pemerintah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi sesuai budaya dan adat di Papua.
(Baca:
Permasalahan Papua Harus Diselesaikan Secara Dialog, Bukan Militer)
Pendekatan kesejahteraan, kata Jaleswari, bakal mempersempit ruang gerak dan legitimasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cendrawasih. Sehingga, keamanan wilayah Papua bisa lebih kondusif.
“Tapi pendekatan kesejahteraan tidak sedikit pun mengesampingkan penegakan hukum,” papar dia.
Hal itu tercermin dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jokowi melibatkan Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk mengawal keamanan di Papua. Termasuk, dari ancaman KKB yang sudah dinyatakan sebagai teroris oleh pemerintah.
“Pemerintah aktif menegakkan hukum dalam rangka peraturan tindak pidana terorisme,” tutur Jaleswari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
