medcom.id, Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai wajar Presiden Joko Widodo menyebut demokrasi Indonesia kebablasan. Menurut dia, istilah itu ditujukan untuk melakukan perbaikan.
"Ada benarnya, tapi bukan istilah itu yang penting. Yang penting adalah hal-hal berkenaan dengan demokrasi kita, banyak yang harus diperbaiki," kata Jimly dalam sebuah diskusi bertema "Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan." di Gado-Gado Boplo, Jalan Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Februari 2017.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini mengatakan, momentum ini sebaiknya dimanfaatkan pemerintah untuk mengevaluasi berjalannya demokrasi di Indonesia selama 19 tahun terakhir. Pemerintah perlu memikirkan penguatan regulasi dari aspek hukum sehingga demokrasi tidak memunculkan hal-hal negatif di masyarakat.
"Kebebasan demokrasi ini harus dikontrol oleh hukum. Maka itu penegakan hukum menjadi kunci, hanya saja menegakan hukum itu harus hati-hati. Yang kita tegakan harus kebenaran dan keadilan," ucap dia.
Jimly menuturkan, kebebasan berdemokrasi memang sah dilakukan. Namun, praktiknya jangan sampai menimbulkan perpecahan serta kesenjangan sosial dan ekonomi.
"Kebebasan itu akan menghasilkan kesenjangan. Yang menikmati kebebasan itu lebih banyak para elite. Maka, hukum itu menjadi kunci keadilan Indonesia dan persatuan Indonesia terjaga," ujar dia.
Baca: Indonesia Harus Siap Menerima Limpahan Informasi
Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal demokrasi Indonesia yang dianggap kebablasan. Musababnya, banyak orang yang sudah saling menhujat dan memfitnah sesama saudara sebangsanya.
"Banyak yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita terlalu bebas, kebablasan. Demokrasi kita sudah terlalu kebablasan," kata Jokowi, Rabu, 22 Februari.
Fitnah, saling hujat dan kabar bohong bisa menjurus pada perpecahan. Namun orang nomor satu di Indonesia ini meyakini persoalan bangsa akan dapat dilalui.
"Kita yakin ini ujian. Akan kita lalui baik, akan menjadikan kita dewasa, matang, tahan uji bukan melemahkan," kata Jokowi.
medcom.id, Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai wajar Presiden Joko Widodo menyebut demokrasi Indonesia kebablasan. Menurut dia, istilah itu ditujukan untuk melakukan perbaikan.
"Ada benarnya, tapi bukan istilah itu yang penting. Yang penting adalah hal-hal berkenaan dengan demokrasi kita, banyak yang harus diperbaiki," kata Jimly dalam sebuah diskusi bertema "Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan." di Gado-Gado Boplo, Jalan Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Februari 2017.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini mengatakan, momentum ini sebaiknya dimanfaatkan pemerintah untuk mengevaluasi berjalannya demokrasi di Indonesia selama 19 tahun terakhir. Pemerintah perlu memikirkan penguatan regulasi dari aspek hukum sehingga demokrasi tidak memunculkan hal-hal negatif di masyarakat.
"Kebebasan demokrasi ini harus dikontrol oleh hukum. Maka itu penegakan hukum menjadi kunci, hanya saja menegakan hukum itu harus hati-hati. Yang kita tegakan harus kebenaran dan keadilan," ucap dia.
Jimly menuturkan, kebebasan berdemokrasi memang sah dilakukan. Namun, praktiknya jangan sampai menimbulkan perpecahan serta kesenjangan sosial dan ekonomi.
"Kebebasan itu akan menghasilkan kesenjangan. Yang menikmati kebebasan itu lebih banyak para elite. Maka, hukum itu menjadi kunci keadilan Indonesia dan persatuan Indonesia terjaga," ujar dia.
Baca: Indonesia Harus Siap Menerima Limpahan Informasi
Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal demokrasi Indonesia yang dianggap kebablasan. Musababnya, banyak orang yang sudah saling menhujat dan memfitnah sesama saudara sebangsanya.
"Banyak yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita terlalu bebas, kebablasan. Demokrasi kita sudah terlalu kebablasan," kata Jokowi, Rabu, 22 Februari.
Fitnah, saling hujat dan kabar bohong bisa menjurus pada perpecahan. Namun orang nomor satu di Indonesia ini meyakini persoalan bangsa akan dapat dilalui.
"Kita yakin ini ujian. Akan kita lalui baik, akan menjadikan kita dewasa, matang, tahan uji bukan melemahkan," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
