medcom.id, Jakarta: Pemerintah Indonesian dinilai harus siap merima limpahan informasi dari perkembangan teknologi.Pasalnya, masyarakat kini punya kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik hoax maupun informasi yang bermanfaat.
"Pemerintahan di dunia ini pun tidak ada yang cukup siap melihat limpahan ledakan kebebasan yang luar biasa. Masyarakat tiba-tiba memiliki senjata dahsyat dalam berdemokrasi," kata Kolumnis Hamid Basyaib dalam diskusi bertema "Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan." di Gado-gado Boplo, Jalan Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Februari 2017.
Istilah kebablasan berdemokrasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu silam mesti direspon dengan meredam kesan sepintas masyarakat. Pemerintah, kata dia, mestinya tidak selalu melihat secara negatif perkembangan teknologi yang digunakan dalam berdemokrasi.
"Saran saya, bisa diimbangi staf presiden. Mestinya ada peluang media sosial membangun pemerataan kecerdasan. Informasi segala macam bisa diakses secara gratis," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Head of Sosial Media Crisis Center Kantor Staf Presiden Alois Wisnuhardana mengatakan, perkembangan teknologi berimplikasi dengan kehadiran informasi hoax yang disampaikan oknum individu secara bebas. Masyarakat perlu memanfaatkan secara baik perkembangan sumber informasi berbasis teknologi ini sehingga isu kecil tidak selalu menjadi perdebatan besar.
"Contoh ketika BI (Bank Indonesia) meluncurkan uang baru, muncul polemik di sana sini, muncul gerakan rush money, muncul uang itu ada simbol PKI (Partai Komunis Indonesia). Ini kontra produktif, seolah-olah bisa mengatakan apa saja tanpa memikirkan konsekuensinya," kata Wisnu.
Baca: Jokowi: Demokrasi Kita Kebablasan
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia tengah berupaya keluar dari dampak buruk perkembangan teknologi informasi. Pembangunan informasi positif di media sosial mesti dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kalau kita bisa keluar dari jebakan hoax, kita menjadi role model. Sama halnya Cina, meski negara tertutup belum bisa mengatasi berita hoax. Jerman, Prancis, Amerika juga mengalami hal yang sama," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Indonesian dinilai harus siap merima limpahan informasi dari perkembangan teknologi.Pasalnya, masyarakat kini punya kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik
hoax maupun informasi yang bermanfaat.
"Pemerintahan di dunia ini pun tidak ada yang cukup siap melihat limpahan ledakan kebebasan yang luar biasa. Masyarakat tiba-tiba memiliki senjata dahsyat dalam berdemokrasi," kata Kolumnis Hamid Basyaib dalam diskusi bertema "Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan." di Gado-gado Boplo, Jalan Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Februari 2017.
Istilah kebablasan berdemokrasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu silam mesti direspon dengan meredam kesan sepintas masyarakat. Pemerintah, kata dia, mestinya tidak selalu melihat secara negatif perkembangan teknologi yang digunakan dalam berdemokrasi.
"Saran saya, bisa diimbangi staf presiden. Mestinya ada peluang media sosial membangun pemerataan kecerdasan. Informasi segala macam bisa diakses secara gratis," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Head of Sosial Media Crisis Center Kantor Staf Presiden Alois Wisnuhardana mengatakan, perkembangan teknologi berimplikasi dengan kehadiran informasi
hoax yang disampaikan oknum individu secara bebas. Masyarakat perlu memanfaatkan secara baik perkembangan sumber informasi berbasis teknologi ini sehingga isu kecil tidak selalu menjadi perdebatan besar.
"Contoh ketika BI (Bank Indonesia) meluncurkan uang baru, muncul polemik di sana sini, muncul gerakan rush money, muncul uang itu ada simbol PKI (Partai Komunis Indonesia). Ini kontra produktif, seolah-olah bisa mengatakan apa saja tanpa memikirkan konsekuensinya," kata Wisnu.
Baca: Jokowi: Demokrasi Kita Kebablasan
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia tengah berupaya keluar dari dampak buruk perkembangan teknologi informasi. Pembangunan informasi positif di media sosial mesti dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kalau kita bisa keluar dari jebakan
hoax, kita menjadi role model. Sama halnya Cina, meski negara tertutup belum bisa mengatasi berita
hoax. Jerman, Prancis, Amerika juga mengalami hal yang sama," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
