Aglomerasi Jakarta Diberikan ke Wapres, Legislator: Tidak Sesuai Konsep Presidensial

Jakarta: Wacana kewenangan aglomerasi Jakarta diberikan kepada wakil presiden (wapres) dinilai tidak tepat. Hal itu dianggap berlawanan dengan konstitusi. "Ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan konsep presidensial menurut konstitusi," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) Taufik Basari (Tobas) kepada wartawan, Jumat, 15 Maret 2024. Tobas mengatakan mengacu pada hukum administrasi negara, tidak tepat bila aglomerasi Jakarta diberikan kepada wapres. "Ketika rumusannya adalah undang-undang ini memberikan kewenangan kepada wakil presiden, di dalam hukum administrasi negara, itu kewenangan atributif," ujar politikus Partai NasDem itu. Tobas menjelaskan ada tiga bentuk kewenangan dalam hukum administrasi negara. Mulai dari atributif, delegasi, hingga mandat. "Agar presiden tetap memegang tanggung jawab penuh terhadap kawasan aglomerasi Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur), presiden harus memberikan mandat atau delegasi kepada wapres," ucap dia.   Tobas menyebut norma mandat dan delegasi membuka ruang untuk mendelegasikan kewenangan atau memberi mandat kepada pihak tertentu. Namun, bentuk pemberian kewenangan tidak boleh atributif. "Jadi bukan atributif menurut undang-undang supaya kita tidak melanggar konstitusi," tegas dia.