Jakarta: Pengamat militer Khairul Fahmi menyebut TNI-Polri bisa saja memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM). Asalkan, ada itikad baik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Terkait kemampuan merespons serius, saya kira itu tidak tergantung pada TNI dan Polri. Respons serius sepenuhnya kembali pada iktikad pemerintah dan DPR," terang Khairul kepada Media Indonesia, Senin, 15 April 2024.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu mengatakan pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan apakah akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi di Papua berlanjut. Atau sebaliknya, bersedia merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik.
"Dan dapat dijalankan secara simultan dan komprehensif," ungkapnya.
Ia mengatakan pemerintah dapat mengakhiri separatisme bersenjata demi keutuhan wilayah menggunakan TNI sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf (b) angka (1). Pemerintah juga harus melindungi masyarakat, memelihara keamanan dan menegakkan hukum menggunakan Polri.
"Serta memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan menghadirkan layanan publik," ungkap dia.
Khairul mengatakan program pembangunan yang layak juga perlu dihadirkan melalui perangkat pemerintahan di Papua. Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan propaganda positif dan selalu membuka ruang dialog.
"Penyelesaian konflik apalagi separatisme, pada akhirnya tetaplah merupakan proses politik yang harus disepakati dengan cara duduk bersama," ungkapnya.
Jakarta: Pengamat militer Khairul Fahmi menyebut TNI-Polri bisa saja memberantas
Organisasi Papua Merdeka (OPM). Asalkan, ada itikad baik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Terkait kemampuan merespons serius, saya kira itu tidak tergantung pada TNI dan Polri. Respons serius sepenuhnya kembali pada iktikad pemerintah dan DPR," terang Khairul kepada Media Indonesia, Senin, 15 April 2024.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu mengatakan pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan apakah akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi di
Papua berlanjut. Atau sebaliknya, bersedia merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik.
"Dan dapat dijalankan secara simultan dan komprehensif," ungkapnya.
Ia mengatakan pemerintah dapat mengakhiri separatisme bersenjata demi keutuhan wilayah menggunakan TNI sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf (b) angka (1). Pemerintah juga harus melindungi masyarakat, memelihara keamanan dan menegakkan hukum menggunakan Polri.
"Serta memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan menghadirkan layanan publik," ungkap dia.
Khairul mengatakan program pembangunan yang layak juga perlu dihadirkan melalui perangkat pemerintahan di
Papua. Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan propaganda positif dan selalu membuka ruang dialog.
"Penyelesaian konflik apalagi separatisme, pada akhirnya tetaplah merupakan proses politik yang harus disepakati dengan cara duduk bersama," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
