Jakarta: Cita-cita Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno soal bumi Indonesia harus jauh dari kemiskinan dinilai masih jauh dari kenyataan. Rakyat disebut menjadi objek elektoral melalui bantuan sosial (bansos) dan pembagian konsesi tambang.
"Konstruksi pemikiran Bung Karno yang berakar dari falsafah pembebasan petani, nelayan, dan buruh serta seluruh lapisan masyarakat yang terjajah hidupnya semakin ditinggalkan. Rakyat hanya diperlakukan sebagai objek elektoral melalui bansos, sementara tambang yang seharusnya dikuasai negara dibagi-bagi konsesinya dengan misi populis-elektoral," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Juni 2024.
Hasto mengatakan Bung Karno memiliki pemikiran tentang gagasan struktur dunia yang demokratis. Bung Karno disebut mengedepankan kemanusiaan, persaudaraan dunia, keadilan, koeksistensi damai, dan kesetaraan setiap negara.
Pemikiran juga bentuk mempercepat kemajuan bangsa, dengan catatan bertumpu pada kualitas manusia Indonesia, supremasi hukum, dan sistem meritokrasi yang handal. Namun, hal itu terganjal dengan kekuasaan dan penyakit nepotisme.
"Terganjal oleh ambisi kekuasaan dan penyakit nepotisme yang justru diawali dari puncak kekuasaan," ucap Hasto.
Dia berharap Peringatan Hari Lahir ke-124 Bung Karno yang diperingati 6 Juni 2024 semakin mendorong tekad untuk meluruskan arah masa depan bangsa. Kondisi saat ini dinilai makin jauh dari cita-cita Proklamasi.
"Semakin jauh dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 baik dalam sistem politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun politik luar negeri," kata Hasto.
Jakarta: Cita-cita Presiden pertama RI
Soekarno atau Bung Karno soal bumi Indonesia harus jauh dari kemiskinan dinilai masih jauh dari kenyataan. Rakyat disebut menjadi objek elektoral melalui
bantuan sosial (bansos) dan pembagian konsesi
tambang.
"Konstruksi pemikiran Bung Karno yang berakar dari falsafah pembebasan petani, nelayan, dan buruh serta seluruh lapisan masyarakat yang terjajah hidupnya semakin ditinggalkan. Rakyat hanya diperlakukan sebagai objek elektoral melalui bansos, sementara tambang yang seharusnya dikuasai negara dibagi-bagi konsesinya dengan misi populis-elektoral," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Juni 2024.
Hasto mengatakan Bung Karno memiliki pemikiran tentang gagasan struktur dunia yang demokratis. Bung Karno disebut mengedepankan kemanusiaan, persaudaraan dunia, keadilan, koeksistensi damai, dan kesetaraan setiap negara.
Pemikiran juga bentuk mempercepat kemajuan bangsa, dengan catatan bertumpu pada kualitas manusia Indonesia, supremasi hukum, dan sistem meritokrasi yang handal. Namun, hal itu terganjal dengan kekuasaan dan penyakit nepotisme.
"Terganjal oleh ambisi kekuasaan dan penyakit nepotisme yang justru diawali dari puncak kekuasaan," ucap Hasto.
Dia berharap Peringatan Hari Lahir ke-124 Bung Karno yang diperingati 6 Juni 2024 semakin mendorong tekad untuk meluruskan arah masa depan bangsa. Kondisi saat ini dinilai makin jauh dari cita-cita Proklamasi.
"Semakin jauh dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 baik dalam sistem politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun politik luar negeri," kata Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
