Jakarta: Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, menyebut pemberian konsesi tambang batu bara untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hal positif sebagai bentuk perhatian pemerintah. Namun, kebijakan itu dipandang untuk mengambil hati ormas.
"Hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzon tak terhindarkan," kata Din melalui keterangan tertulis, Selasa, 4 Juni 2024.
Din mengaku pernah meminta ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menanggulangi ketidakadilan ekonomi. Khususnya antara kelompok yang menguasai aset nasional di atas 60 persen dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.
"Tapi, Presiden menjawab bahwa hal itu tidak mudah. Saya katakan mudah seandainya ada kehendak politik, political will. Yang saya mintakan hanya pemerintah melakukan aksi keberpihakan, affirmative actions, dengan menciptakan keadilan ekonomi dan tidak hanya memberi konsesi kepada pihak tertentu," ujar Din.
Dia juga menuturkan bahwa pemberian konsesi itu bakal menemukan masalah. Selain itu, pemberian konsesi tambang batu bara dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.
"Saya diminta mewakili Islam meletakkan petisi kepada Sekjen PBB agar pada 2050 tidak ada lagi energi fosil. Maka, besar kemungkinan yang akan diberikan kepada NU dan Muhammadiyah adalah sisa-sisa dari kekayaan negara," ucap Din.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu turut mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak kebijakan itu. Pemberian konsesi itu disebut lebih banyak mudharat daripada maslahatnya.
"Lebih banyak mudharat daripada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa problem maker, bukan bagian dari masalah a part of the problem," ucap Din.
Jakarta: Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, menyebut pemberian
konsesi tambang batu bara untuk organisasi masyarakat (
ormas) keagamaan hal positif sebagai bentuk perhatian pemerintah. Namun, kebijakan itu dipandang untuk mengambil hati ormas.
"Hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzon tak terhindarkan," kata Din melalui keterangan tertulis, Selasa, 4 Juni 2024.
Din mengaku pernah meminta ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menanggulangi ketidakadilan ekonomi. Khususnya antara kelompok yang menguasai aset nasional di atas 60 persen dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.
"Tapi, Presiden menjawab bahwa hal itu tidak mudah. Saya katakan mudah seandainya ada kehendak politik,
political will. Yang saya mintakan hanya pemerintah melakukan aksi keberpihakan,
affirmative actions, dengan menciptakan keadilan ekonomi dan tidak hanya memberi konsesi kepada pihak tertentu," ujar Din.
Dia juga menuturkan bahwa pemberian konsesi itu bakal menemukan masalah. Selain itu, pemberian konsesi tambang batu bara dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.
"Saya diminta mewakili Islam meletakkan petisi kepada Sekjen PBB agar pada 2050 tidak ada lagi energi fosil. Maka, besar kemungkinan yang akan diberikan kepada NU dan Muhammadiyah adalah sisa-sisa dari kekayaan negara," ucap Din.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu turut mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak kebijakan itu. Pemberian konsesi itu disebut lebih banyak mudharat daripada maslahatnya.
"Lebih banyak mudharat daripada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa
problem maker, bukan bagian dari masalah
a part of the problem," ucap Din.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
