Pemerintah Diminta Cari Solusi Sistem Zonasi
Penerimaan peserta didik baru. (ANT/Heru Salim)
Jakarta: Pemerintah diminta untuk segera mencari solusi dari penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018. Sebab, sistem zonasi dinilai menimbulkan polemik dan merugikan rakyat.

"Sistem zonasi dalam PPDB yang didasarkan pada Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 itu harus segera ada solusi. Karena menimbulkan kontroversial yang merugikan masyarakat," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Menurut Bamsoet, Kemendikbud dan Kemendagri harus segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terkait penerapan sistem zonasi yang kontroversial guna mencari solusi terbaik.


"Koordinasi ini juga diperlukan untuk menyamakan visi, misi, serta pemahaman terhadap sistem zonasi dalam PPDB agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat," katanya.

Baca: Sistem Zonasi Persulit Peserta Didik

Dia juga mendorong, Kemendikbud segera mengkaji dan mengevaluasi penerapan sistem zonasi PPDB 2018 ini. Karena menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan.

Bamsoet mencontohkan, dalam sistem zonasi mewajibkan 90 persen peserta didik atau siswa tinggal di sekitar sekolah. Sementara ada sekolah yang daya tampungnya terbatas, serta ada juga siswa yang harus pindah sekolah karena pindah tempat tinggal. "Kondisi ini membuat sejumlah siswa tidak dapat diterima di sekolah," katanya.

Bamsoet menilai, penerapan sistem zonasi yang mengutamakan siswa bersekolah di sekitar rumahnya ini tidak sepenuhnya efektif dan masih banyak daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem zonasi. "Sistem zonasi ini sebaiknya di sosialisasikan lebih dahulu sebelum diterapkan," ucapnya.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id