Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tak sepakat pembentukan pansus hak angket atas pelantikan M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. DPR semestinya meminta klarifikasi langsung kepada pemerintah.
"PPP akan menolak jika persoalan ini langsung disikapi dengan hak angket," kata Arsul saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 21 Juni 2018.
Arsul mengusulkan DPR sebaiknya membentuk rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III. Raker gabungan memanggil Menteri Dalam Negeri dan Kapolri. Keduanyalah yang terlibat langsung dalam penunjukan Iriawan.
"Lalu melibatkan para ahli hukum. Itu yang pertama harus dipergunakan untuk mengklarifikasinya," ujar Arsul.
(Baca juga: Zainudin Amali Yakin Hak Angket Iriawan tak Disetujui)
Anggota Komisi III DPR RI itu khawatir pembentukan pansus hak angket justru bakal menimbulkan kagaduhan baru. Ia yakin sebagian besar fraksi di parlemen menolak angket ini diloloskan.
"Fraksi-fraksi koalisi pemerintahan kemungkinan besar akan menolak penggunaan hak angket untuk masalah tersebut," pungkas dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Sestama Lemhanas Komjen M Iriawan sebagai Penanggung Jawab Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, posisi Gubernur diisi Pelaksana Harian Sekda Jabar Iwa Karniwa.
Iriawan mengisi jabatan Ahmad Heryawan yang memasuki akhir masa jabatan. Saat melantik, Tjahjo percaya Iriawan bisa menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur.
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tak sepakat pembentukan pansus hak angket atas pelantikan M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. DPR semestinya meminta klarifikasi langsung kepada pemerintah.
"PPP akan menolak jika persoalan ini langsung disikapi dengan hak angket," kata Arsul saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 21 Juni 2018.
Arsul mengusulkan DPR sebaiknya membentuk rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III. Raker gabungan memanggil Menteri Dalam Negeri dan Kapolri. Keduanyalah yang terlibat langsung dalam penunjukan Iriawan.
"Lalu melibatkan para ahli hukum. Itu yang pertama harus dipergunakan untuk mengklarifikasinya," ujar Arsul.
(Baca juga:
Zainudin Amali Yakin Hak Angket Iriawan tak Disetujui)
Anggota Komisi III DPR RI itu khawatir pembentukan pansus hak angket justru bakal menimbulkan kagaduhan baru. Ia yakin sebagian besar fraksi di parlemen menolak angket ini diloloskan.
"Fraksi-fraksi koalisi pemerintahan kemungkinan besar akan menolak penggunaan hak angket untuk masalah tersebut," pungkas dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Sestama Lemhanas Komjen M Iriawan sebagai Penanggung Jawab Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, posisi Gubernur diisi Pelaksana Harian Sekda Jabar Iwa Karniwa.
Iriawan mengisi jabatan Ahmad Heryawan yang memasuki akhir masa jabatan. Saat melantik, Tjahjo percaya Iriawan bisa menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
