Jakarta: Fraksi Partai Golkar menilai terlalu dini usulan pembentukan hak angket merespon pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penanggung Jawab (Pj.) Gubernur Jawa Barat. Masih ada cara lain mengoreksi kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo yang dianggap keliru itu.
Politikus Partai Golkar Zainudin Amali menghormati sikap sebagian fraksi di parlemen yang ingin mengusulkan pembentukan pansus hak angket. Ia yakin usulan itu tak bakal terwujud.
"Kalaupun ada fraksi yang mau mengusulkan penggunaan hak angket itu, Saya yakin tidak akan lolos untuk jadi Pansus," kata Amali saat dihubungi wartawan, Rabu, 20 Juni 2018.
Ketua Komisi II DPR RI itu menyebut parlemen tak perlu tergesa-gesa membentuk angket. Pasalnya, durasi masa jabatan Iriawan sebagai Pj Gubernur tidak lama sampai penetapan Gubernur Definitif Jawa Barat di Pilkada 2018.
"Hak angket itu menurut saya hak yang dimiliki oleh DPR cukup sakral, masih banyak cara yang bisa digunakan sebelum kita sampai pada penggunaan hak angket. Kita ini jangan sedikit-sedikit angket," ucap dia.
Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat berbuntut panjang. Tiga partai di parlemen PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat mengusulkan pengunaan hak angket kepada Presiden Joko Widodo.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNAwQZ8k" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Fraksi Partai Golkar menilai terlalu dini usulan pembentukan hak angket merespon pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penanggung Jawab (Pj.) Gubernur Jawa Barat. Masih ada cara lain mengoreksi kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo yang dianggap keliru itu.
Politikus Partai Golkar Zainudin Amali menghormati sikap sebagian fraksi di parlemen yang ingin mengusulkan pembentukan pansus hak angket. Ia yakin usulan itu tak bakal terwujud.
"Kalaupun ada fraksi yang mau mengusulkan penggunaan hak angket itu, Saya yakin tidak akan lolos untuk jadi Pansus," kata Amali saat dihubungi wartawan, Rabu, 20 Juni 2018.
Ketua Komisi II DPR RI itu menyebut parlemen tak perlu tergesa-gesa membentuk angket. Pasalnya, durasi masa jabatan Iriawan sebagai Pj Gubernur tidak lama sampai penetapan Gubernur Definitif Jawa Barat di Pilkada 2018.
"Hak angket itu menurut saya hak yang dimiliki oleh DPR cukup sakral, masih banyak cara yang bisa digunakan sebelum kita sampai pada penggunaan hak angket. Kita ini jangan sedikit-sedikit angket," ucap dia.
Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat berbuntut panjang. Tiga partai di parlemen PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat mengusulkan pengunaan hak angket kepada Presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
