Masyarakat Sipil Harus Dilibatkan dalam Lembaga Pengawas PDP di Bawah Presiden

Jakarta: Masyarakat sipil disebut harus turut dilibatkan dalam lembaga pengawas Perlindungan Data Pribadi (PDP) di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Orang yang dipilih tidak boleh dominan dari pemerintahan. "Intinya, tidak terlalu dominan dari pemerintahan dan tidak terlalu dari unsur swasta. Unsur masyarakat sipil harus diperbanyak," kata pengamat informasi teknologi (IT) Agus Sudibyo kepada Media Indonesia, Senin, 19 September 2022. Agus mengatakan yang memiliki kepentingan terkait PDP ialah negara. Lembaga-lembaga negara juga bertugas sebagai pengendali data. Agus justru mempertanyakan bagaimana kedua pihak dapat mengawasi satu sama lain jika lembaga pemerintahan dan swasta terlalu dilibatkan. Hal itu juga bisa menimbulkan conflict of interest.   Agus menuturkan adanya lembaga pengawas PDP langsung di bawah Presiden ini bukanlah pilihan yang terbaik. "Tapi pilihan yang realistis. Artinya, yang bisa disepakati kedua pihak antara DPR dan pemerintah," kata dia. Idealnya, kata Agus, pemerintah harus memiliki lembaga negara independen yang di luar pemerintahan. Seperti Komnas HAM atau KPI.