Tak Ada Modalitas Politik, Isu Penundaan Pemilu Dinilai Lemah

Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menilai isu penundaan pemilihan umum (pemilu) sangat sulit terwujud. Sebab isu itu dinilai tidak bertaji. "Lemhanas tidak melihat ada modalitas politik yang bergerak untuk mendukung diskursus tersebut," kata Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Desember 2022. Andi mengatakan tidak ada hal signifikan terjadi dalam modalitas politik. Buktinya, MPR tidak membahas amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 untuk mewujudkan penundaan pemilu. "Atau misalnya modalitas politik di tingkat undang-undang, tidak terlihat di DPR ada upaya mengubah UU Pemilu," papar dia.   Modalitas politik lainnya, yakni peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU konsisten melaksanakan tahapan pemilu. "Mereka baru saja menyelesaikan verifikasi terakhir partai-partai peserta Pemilu 2024 dan nomor urut sudah ditetapkan," ujar Andi. Andi menyebut fakta-fakta itu membuat isu penundaan pemilu tidak relevan. Bahkan, sangat sulit mendukung implementasi diskursus tersebut.