Jakarta: Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu). Penundaan itu diyakini bakal menimbulkan ketidakpastian dalam demokrasi di Indonesia.
"Ini yang kemudian menjadi ramai, menjadi polemik, padahal salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis adalah berkepastian hukum, ini kan jadi menimbulkan ketidakpastian," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati melalui telekonferensi, Sabtu, 5 Maret 2022.
Khoirunnisa mengatakan pemerintah dan anggota DPR harus menghadirkan demokrasi yang pasti untuk masyarakat. Demokrasi harus mengacu pada undang-undang dan seluruh aturan.
Penundaan pemilu diyakini bakal menghilangkan kepastian berdemokrasi di Indonesia. Hak masyarakat untuk memilih pemimpin baru dalam waktu lima tahun sekali bakal dihardik jika pemilu ditunda.
Penundaan pemilu juga diyakini bisa membuang banyak uang negara. Dana pemilu yang sudah dikeluarkan negara diyakini bakal terbuang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diyakini bakal bingung.
"Saya rasa teman-teman penyelenggara pemilu jadi bertanya nanti kira-kira mereka ada kerjaannya atau tidak, apalagi KPU-nya baru terpilih," ujar Khoirunnisa.
Baca: Politikus Diminta Hentikan Manuver untuk Menunda Pemilu
Masyarakat juga bakal dirugikan kalau KPU tidak bekerja. Instansi itu sudah memakan banyak uang negara untuk operasionalnya.
"Nanti ngapain (penyelenggara pemilu) kalau tidak ada kerjaannya," kata Khoirunnisa.
Jakarta: Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menolak wacana
penundaan pemilihan umum (pemilu). Penundaan itu diyakini bakal menimbulkan ketidakpastian dalam demokrasi di Indonesia.
"Ini yang kemudian menjadi ramai, menjadi polemik, padahal salah satu prinsip penyelenggaraan
pemilu demokratis adalah berkepastian hukum, ini kan jadi menimbulkan ketidakpastian," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati melalui telekonferensi, Sabtu, 5 Maret 2022.
Khoirunnisa mengatakan pemerintah dan
anggota DPR harus menghadirkan demokrasi yang pasti untuk masyarakat. Demokrasi harus mengacu pada undang-undang dan seluruh aturan.
Penundaan pemilu diyakini bakal menghilangkan kepastian berdemokrasi di Indonesia. Hak masyarakat untuk memilih pemimpin baru dalam waktu lima tahun sekali bakal dihardik jika pemilu ditunda.
Penundaan pemilu juga diyakini bisa membuang banyak uang negara. Dana pemilu yang sudah dikeluarkan negara diyakini bakal terbuang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diyakini bakal bingung.
"Saya rasa teman-teman penyelenggara pemilu jadi bertanya nanti kira-kira mereka ada kerjaannya atau tidak, apalagi KPU-nya baru terpilih," ujar Khoirunnisa.
Baca:
Politikus Diminta Hentikan Manuver untuk Menunda Pemilu
Masyarakat juga bakal dirugikan kalau KPU tidak bekerja. Instansi itu sudah memakan banyak uang negara untuk operasionalnya.
"Nanti ngapain (penyelenggara pemilu) kalau tidak ada kerjaannya," kata Khoirunnisa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
