Jakarta: Politikus diminta menghentikan manuver politik untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, alasan yang dikemukakan untuk menunda pemilu tidak kuat.
“Karena tak cukup alasan, sebaiknya para politisi menghentikan manuvernya untuk menunda pemilu, dari tahun 2024 ke 2027. Memperpanjang-panjang kekuasaan tanpa alasan yang cukup akan dicatat sejarah sebagai skandal politik,” ujar Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 Maret 2022.
Dia menduga para politikus penggagas isu penundaan pemilu hanya menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejarah justru akan paling menyalahkan Jokowi karena dianggap tak bisa mencegah para pendukungnya bermanuver menunda pemilu.
Dia juga mengemukakan pemilu dilarang ditunda, kecuali jika ada alasan yang sangat darurat. Misalnya, ada perang seperti kasus yang terjadi di Ukraina saat ini. Sedangkan, di Indonesia saat ini tak ada alasan darurat untuk menunda pemilu.
Denny JA menunjukan data. Di Maret 2022, jumlah kematian karena akibat covid-19 kurang dari 500 orang per hari merujuk data dari Worldometer.
Baca: Seluruh Pihak Diminta Tak Larut dalam Wacana Penundaan Pemilu
Puncak kematian per hari di Indonesia terjadi di Agustus 2021. Saat itu yang meninggal dunia per hari sekitar 2 ribu orang.
Dengam data itu, Dia menegaskan tak masuk akal covid-19 dijadikan alasan untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan.
Kondisi ekonomi juga dinilai tak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu. Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ekonomi Indonesia terus membaik.
"Jelas sudah. Clear. Bukti menujukkan situasi covid-19 di Indonesia, juga di dunia justru sekarang semakin aman," kata dia.
Jakarta: Politikus diminta menghentikan manuver politik untuk menunda Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024. Pasalnya, alasan yang dikemukakan untuk
menunda pemilu tidak kuat.
“Karena tak cukup alasan, sebaiknya para politisi menghentikan manuvernya untuk menunda pemilu, dari tahun 2024 ke 2027. Memperpanjang-panjang kekuasaan tanpa alasan yang cukup akan dicatat sejarah sebagai skandal politik,” ujar Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 Maret 2022.
Dia menduga para politikus penggagas isu penundaan
pemilu hanya menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejarah justru akan paling menyalahkan Jokowi karena dianggap tak bisa mencegah para pendukungnya bermanuver menunda pemilu.
Dia juga mengemukakan pemilu dilarang ditunda, kecuali jika ada alasan yang sangat darurat. Misalnya, ada perang seperti kasus yang terjadi di Ukraina saat ini. Sedangkan, di Indonesia saat ini tak ada alasan darurat untuk menunda pemilu.
Denny JA menunjukan data. Di Maret 2022, jumlah kematian karena akibat covid-19 kurang dari 500 orang per hari merujuk data dari Worldometer.
Baca:
Seluruh Pihak Diminta Tak Larut dalam Wacana Penundaan Pemilu
Puncak kematian per hari di Indonesia terjadi di Agustus 2021. Saat itu yang meninggal dunia per hari sekitar 2 ribu orang.
Dengam data itu, Dia menegaskan tak masuk akal covid-19 dijadikan alasan untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan.
Kondisi ekonomi juga dinilai tak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu. Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ekonomi Indonesia terus membaik.
"Jelas sudah.
Clear. Bukti menujukkan situasi covid-19 di Indonesia, juga di dunia justru sekarang semakin aman," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
