Jakarta: Sikap Presiden Joko Widodo terhadap perlindungan anak diapresiasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kepala negara dianggap memiliki komitmen terkait hal itu.
“Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan telah menunjukkan komitmen dan keberpihakan yang tinggi pada peningkatan kualitas perlindungan anak Indonesia,” kata Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Februari 2020.
Komitmen Jokowi, kata dia, terlihat dari instruksi kepada sejumlah kementerian untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satunya, mengarahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) fokus pada isu itu.
Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepala daerah lainnya melakukan upaya strategis mencegah perkawinan usia anak dan perlindungan anak dari kekerasan. Sekaligus menghalau stunting dan mencegah anak bekerja.
KPAI menggelar konferensi pers terkait data kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2019. Foto: Medcom/Theofilus Ifan Sucipto
“Pemerintah dan DPR RI juga telah menyusun peraturan perundang-undangan tentang pengasuhan,” imbuh Rita.
Sementara itu, Ketua KPAI Susanto turut menyuarakan hal yang sama. Pasalnya, pemerintah telah mendengar masukan KPAI melalui bukti konkret.
Susanto menyebut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai bentuk dukungan dari elemen yudikatif. Sebab, Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Permohonan Dispensasi Kawin dan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Perkawinan, memperkuat perlindungan pada anak.
Selain itu, jajaran Kabinet Indonesia Maju juga bekerja di isu perlindungan anak. Contohnya penyusunan peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.
“Juga upaya aparat hukum yang membongkar kasus trafficking anak semakin masif,” kata Susanto.
Jakarta: Sikap Presiden Joko Widodo terhadap perlindungan anak diapresiasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kepala negara dianggap memiliki komitmen terkait hal itu.
“Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan telah menunjukkan komitmen dan keberpihakan yang tinggi pada peningkatan kualitas
perlindungan anak Indonesia,” kata Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Februari 2020.
Komitmen Jokowi, kata dia, terlihat dari instruksi kepada sejumlah kementerian untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satunya, mengarahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) fokus pada isu itu.
Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepala daerah lainnya melakukan upaya strategis mencegah perkawinan usia anak dan perlindungan anak dari kekerasan. Sekaligus menghalau
stunting dan mencegah anak bekerja.
(1).jpg)
KPAI menggelar konferensi pers terkait data kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2019. Foto: Medcom/Theofilus Ifan Sucipto
“Pemerintah dan DPR RI juga telah menyusun peraturan perundang-undangan tentang pengasuhan,” imbuh Rita.
Sementara itu, Ketua KPAI Susanto turut menyuarakan hal yang sama. Pasalnya, pemerintah telah mendengar masukan KPAI melalui bukti konkret.
Susanto menyebut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai bentuk dukungan dari elemen yudikatif. Sebab, Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Permohonan Dispensasi Kawin dan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Perkawinan, memperkuat perlindungan pada anak.
Selain itu, jajaran Kabinet Indonesia Maju juga bekerja di isu perlindungan anak. Contohnya penyusunan peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.
“Juga upaya aparat hukum yang membongkar kasus
trafficking anak semakin masif,” kata Susanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
