Pernyataan Dudung Menegaskan Penanganan di Papua Secara Civil Justice

Jakarta: Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman dianggap sebagai penegasan penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua bukan masuk kategori act of war atau militer. Tetapi, mengedepankan civil justice. "Itu yang paling penting secara teknis (penanganan KKB di Papua)," kata anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi dalam program Crosschek Medcom.id bertemakan Prajurit Jangan Berpikir Bunuh KKB, Minggu, 28 November 2021. Apalagi Indonesia telah memutuskan aksi yang terjadi di Papua masuk kategori separatis, bukan kriminal. Sehingga, pendekatan secara hukum pidana, bukan militer. Dia menyebut kebijakan tersebut juga diterapkan di negara lain, yakni Thailand. Penanganan terhadap kelompok separatis lebih mengedepankan hukum pidana. "Sehingga tidak ada pemberantasan separatis, sehingga disebut kelompok kriminal bersenjata," tutur dia. Bobby mengakui pelibatan TNI dalam menangani KKB sering menjadi polemik. Angkatan bersenjata Indonesia itu menjadi bagian dari satuan tugas (Satgas) Nemangkawi. Dia menyampaikan pelibatan TNI sering dipelintir di dunia internasional. Apalagi bila ada anggota KKB tewas dalam penindakan. "Misalkan ada kelompok KKB yang mati, nanti dilihat lagi itu, kalau polisi yang menembak oke ini (penindakan) civil justice. Kalau militer adalah act of war," sebut dia. Bobby mengapresiasi keputusan pemerintah menetapkan kelompok pengganggu di Papua masuk kategori KKB. Keputusan itu menutup kesempatan oknum-oknum yang ingin memisahkan diri dari Indonesia mendapatkan dukungan dari dunia internasional. "Kita lihat upaya internasional untuk menginternasionalisasi kejadian di Papua gagal karena kita tidak mengakui upaya di sana itu upaya separatis," ujar dia. Sebelumnya, Dudung mengingatkan personel TNI bertugas di Papua tidak berpikir membunuh KKB. Prajurit justru diminta mencintai dan membantu masyarakat Papua. Baca: Penumpasan KKB di Papua Disepakati Tak Menggunakan Pendekatan Perang