Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendukung langkah pemerintah menunda pelaksanaan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penundaan dinilai tepat, karena tak memperparah kondisi ekonomi kelas menengah.
"Kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah. Dan kalau maayarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis, 3 Oktober 2024.
Mulyanto menyebutkan data mutakhir menunjukan terjadi penurunan jumlah kelas menengah. Hal ini ditandai dengan anjloknya jumlah pekerja formal dan meningkatnya jumlah pekerja informal.
Perbandingan data tahun 2014-2019 dengan 2019-2024 menunjukan grafik terbalik. Periode 2014-2019 angkatan kerja Indonesia lebih banyak diserap sektor formal.
Sementara di periode 2019-2024 jumlahnya berbalik, angkatan kerja lebih banyak diserap sektor informal daripada formal. Hal ini diperparah dengan banyaknya PHK terhadap buruh industri tekstil dan turunannya.
“Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan pembatasan BBM bersubsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah," tegasnya.
Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menyarankan sebaiknya kebijakan penting itu diputuskan oleh pemerintahan baru. Pemerintah saat ini diminta fokus menuntaskan sisa program sudah berjalan
"Tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah," tutupnya.
Jakarta: Anggota Komisi VII
DPR RI, Mulyanto mendukung langkah pemerintah menunda pelaksanaan pembatasan bahan bakar minyak (
BBM) bersubsidi. Penundaan dinilai tepat, karena tak memperparah kondisi ekonomi kelas menengah.
"Kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah. Dan kalau maayarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis, 3 Oktober 2024.
Mulyanto menyebutkan data mutakhir menunjukan terjadi penurunan jumlah kelas menengah. Hal ini ditandai dengan anjloknya jumlah pekerja formal dan meningkatnya jumlah pekerja informal.
Perbandingan data tahun 2014-2019 dengan 2019-2024 menunjukan grafik terbalik. Periode 2014-2019 angkatan kerja Indonesia lebih banyak diserap sektor formal.
Sementara di periode 2019-2024 jumlahnya berbalik, angkatan kerja lebih banyak diserap sektor informal daripada formal. Hal ini diperparah dengan banyaknya PHK terhadap buruh industri tekstil dan turunannya.
“Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan pembatasan BBM bersubsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah," tegasnya.
Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menyarankan sebaiknya kebijakan penting itu diputuskan oleh pemerintahan baru. Pemerintah saat ini diminta fokus menuntaskan sisa program sudah berjalan
"Tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
