Jakarta: Langkah pemerintah menunda pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi awal Oktober dianggap tepat. Kebijakan tersebut dinilai mengantisipasi kontraksi di tengah masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
“Memang langkah yang terbaik menurut kacamata publik, karena itu kalau sampai dinaikkan di tengah situasi harga-harga sudah naik, itu akan terjadi kontraksi arahnya gerakan politik,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahadiansyah, melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 Oktober 2024.
Trubus mengingatkan kementerian tentang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara melarang anak buahnya mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
“Karena itu, presiden kan waktu itu mengatakan kementerian dan lembaga dilarang mengeluarkan kebijakan yang ekstrem salah satunya ini agar membatalkan BBM subsidi ini,” ungap dia.
Menurutnya, wacana kebijakan pembatasan BBM subsidi lantaran banyaknya penyalahgunaan. Sebab, banyak masyarakat kelas menengah atas yang menggunakan BBM subsidi.
“Ada unsur kesengajaan karena masyarakat yang mampu menggunakan subsidi itu, masalahnya sumber itu,” sebut dia.
Ia memberikan solusi agar harga BBM subsidi di bawah Rp10 ribu, namun dalam aplikasinya harus menggunakan KTP ketika membeli BBM. Sehingga, angkutan umum, masyarakat penghasilan rendah, bisa menggunakan BBM Subsidi secara tepat sasaran.
“Kalau dari NIK-nya dia memang enggak mampu yaudah kalau bisa pemerintah berikan separuh harga saja. Jadi alternatif. Kalau naik kereta ada yang eksekutif, ada yang ekonomi, itu bisa diterapkan, lewat sistem itu, tapi pengawasannya harus diperketat,” ujar dia.
Jakarta: Langkah pemerintah menunda pembatasan bahan bakar minyak (
BBM) subsidi awal Oktober dianggap tepat. Kebijakan tersebut dinilai mengantisipasi kontraksi di tengah masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
“Memang langkah yang terbaik menurut kacamata publik, karena itu kalau sampai dinaikkan di tengah situasi harga-harga sudah naik, itu akan terjadi kontraksi arahnya gerakan politik,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahadiansyah, melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 Oktober 2024.
Trubus mengingatkan kementerian tentang pernyataan
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara melarang anak buahnya mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
“Karena itu, presiden kan waktu itu mengatakan kementerian dan lembaga dilarang mengeluarkan kebijakan yang ekstrem salah satunya ini agar membatalkan BBM subsidi ini,” ungap dia.
Menurutnya, wacana kebijakan pembatasan
BBM subsidi lantaran banyaknya penyalahgunaan. Sebab, banyak masyarakat kelas menengah atas yang menggunakan BBM subsidi.
“Ada unsur kesengajaan karena masyarakat yang mampu menggunakan subsidi itu, masalahnya sumber itu,” sebut dia.
Ia memberikan solusi agar harga BBM subsidi di bawah Rp10 ribu, namun dalam aplikasinya harus menggunakan KTP ketika membeli BBM. Sehingga, angkutan umum, masyarakat penghasilan rendah, bisa menggunakan BBM Subsidi secara tepat sasaran.
“Kalau dari NIK-nya dia memang enggak mampu yaudah kalau bisa pemerintah berikan separuh harga saja. Jadi alternatif. Kalau naik kereta ada yang eksekutif, ada yang ekonomi, itu bisa diterapkan, lewat sistem itu, tapi pengawasannya harus diperketat,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
