PSI Dinilai Ahistoris Tolak Perda Syariah
Anggota BURT Fraksi PPP M Arwani Thomafi. Foto: MI/Panca Syurkani
Jakarta: Wakil Ketua Umum PPP M Arwani Thomafi menyayangkan pernyataan Ketua Umum PSI, Grace Natalie, yang menolak Peraturan Daerah (Perda) Syariah maupun Perda Injil. Pernyataan itu menurut Arwani bisa diartikan Anti-NKRI dan Anti-Pancasila.

Menurut Arwani, sikap PSI juga mencerminkan ketidaktahuan tentang sejarah dan hukum di Indonesia. Para pendiri bangsa sudah sepakat bahwa aturan di bawah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bisa mengatur atau mengadopsi hukum keagamaan.

"Adopsi hukum agama (syariah) baik pada tingkat UU maupun perda sesungguhnya merupakan pencerminan negara hukum Pancasila yang dijiwai semangat Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Arwani dalam keterangannya, Jumat, 16 November 2018.


Baca juga: Alasan PSI Menolak Perda Syariah

Ia menambahkan sepanjang UU dan perda itu dibentuk berdasarkan prosedur legislasi yang benar dan sesuai aturan, harus diterima sebagai bagian hukum nasional atau daerah. Bahkan saat ini sebenarnya sudah banyak UU atau perda bernuansa agama yang sudah dinikmati masyarakat Indonesia.

Arwani mencontohkan pemberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan bentuk terbaik dari adopsi hukum agama syariah dalam hukum positif negara. UU ini terbukti berjalan baik dan tetap dalam semangat NKRI. UU ini membuat perkawinan bisa dilakukan menurut agama masing-masing.

"Sikap PSI ini menunjukkan ketidaktahuan terhadap sistem hukum nasional. Dalam titik ini, sikap politik PSI justru lebih ekstrem dibanding kebijakan politik hukum era Kolonial yang dalam dinamikanya mengakui eksistensi hukum Islam di Indonesia," tambahnya.

Baca juga: MUI: Perda Syariah Tak Masalah

Pernyataan politik PSI ini juga berpotensi memecah belah serta menimbulkan keresahan di masyarakat dan bisa disebut ingin mencerabut akar Indonesia dari genetika negara berketuhanan.

"PSI ahistoris dalam melihat sejarah berdirinya NKRI melalui rapat BPUPKI, PPKI serta dinamika politik saat kemerdekaan," kata dia.

Arwani mengklaim PPP selama ini menjadi partai yang memperjuangan syariah secara konstitusional. Selain UU Perkawinan, PPP juga berada di garda terdepan terkait lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan lainnya.

Baca juga: MUI Diminta Dorong Pemerintah Bubarkan PSI



(MBM)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id