Menkumham Yasonna Laoly. Foto: MI/M Irfan
Menkumham Yasonna Laoly. Foto: MI/M Irfan

Omnibus Law Diprioritaskan Masuk Prolegnas 2020

Nasional perizinan Omnibus Law
Whisnu Mardiansyah • 28 November 2019 20:14
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memprioritaskan omnibus law masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Dia segera mengajukan draf undang-undang (UU) omnibus law kepada DPR.
 
Melalui skema omnibus law, pemerintah akan menyederhanakan regulasi perizinan yang berbelit-belit. Pemerintah menggodok dua UU besar dengan skema omnibus law, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
 
"Nanti di-carry over," kata Yasonna saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah mempercepat komunikasi agar di awal 2020, pembahasan omnibus law sudah dimulai. Dengan begitu, UU omnibus law bisa segera disahkan.
 
"Kami akan mengajukan, diperkirakan pada akhir Desember atau awal Januari sudah selesai," ucap politikus PDI Perjuangan itu.
 
Tim konsinyasi terus mengebut draf UU omnibus law, terutama untuk UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. "Ini sudah kesepakatan kita. Dan, saya sudah bicara dengan teman-teman di Baleg soal ini," ungkap dia.
 
Presiden Joko Widodo menelurkan wacana omnibus law pada dua aturan: UU Pemberdayaan UMKM dan UU Cipta Lapangan Kerja. Omnibus law menjadi konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansinya berbeda menjadi suatu peraturan besar.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif