Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan realisasi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2022 secara nasional rata-rata 97,51 persen atau Rp1.165,98 triliun. Jumlah ini meningkat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Tito menyampaikan realisasi pendapatan APBD 2022 meningkat 1,35 persen ketimbang 2021 yakni 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun. Sedangkan, realisasi belanja pada APBD 2022 secara nasional sebesar 88,20 persen atau Rp1.156,07 triliun, meningkat 2,04 persen ketimbang 2021 yaitu sebesar 86,16 persen atau Rp1.098,29 triliun.
"Realisasi APBD Tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada realisasi pendapatan mengalami peningkatan 5,03 persen dan realisasi belanja ada peningkatan 5,51 persen," ujar Tito melalui keterangan tertulis, Minggu, 12 Februari 2023.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan meningkatnya realisasi APBD Tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya berkat kerja keras, kerja sama, dan koordinasi yang baik dari semua pihak. Monitoring, evaluasi, dan asistensi yang terus dilakukan Kemendagri bersama kementerian/lembaga lain menjadi kekuatan dalam mendorong percepatan realisasi APBD.
"Begitu juga rapat koordinasi yang digelar secara rutin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota turut mempercepat realisasi APBD," ungkap Fatoni.
Faktor leadership juga turut berperan penting dalam meningkatkan realisasi APBD. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), kepala daerah dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut menentukan percepatan realisasi APBD.
"Kalau KDH (kepala daerah) dan kepala OPD-nya paham, kemudian rutin menggelar rapat dan melakukan monev, umumnya realisasi APBD-nya cukup bagus," terang Fatoni.
Fatoni menyampaikan Realisasi APBD provinsi dari sisi pendapatan tahun 2022 secara nasional sebesar 99,16 persen atau Rp349,98 triliun. Realisasi pendapatan APBD provinsi 2021 sebesar 99,52 persen atau Rp354,75 triliun. Jika dibandingkan dengan 2020, meningkat 3,34 persen dengan realisasi sebesar 95,82 persen atau Rp323,88 triliun.
Sementara itu, realisasi pendapatan pada APBD kabupaten pada 2022 sebesar 97 persen atau Rp665,48 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,15 persen dibandingkan 2021 sebesar 94,85 persen atau Rp629,16 triliun. Selain itu, lebih tinggi 6,36 persen ketimbang 2020 yang sebesar 90,64 persen atau Rp593,27 triliun.
Kemudian, realisasi pendapatan pada APBD kota pada 2022 mencapai 96,04 persen atau Rp150,52 triliun. Angka ini lebih tinggi 1,87 persen ketimbang 2021 yakni 94,17 persen atau Rp139,82 triliun. Jumlah tersebut juga lebih tinggi 3,03 persen ketimbang 2020 yang sebesar 93,01 persen atau Rp133,79 triliun.
Selanjutnya realisasi APBD provinsi dari sisi belanja tahun 2022 secara nasional sebesar 90,46 persen atau Rp344,69 triliun. Realisasi belanja APBD Provinsi tahun 2021 sebesar 89,44 persen atau Rp349,22 triliun. Jika dibandingkan dengan 2020, meningkat 5,31 persen dengan realisasi sebesar 85,15 persen atau Rp314,78 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja pada APBD kabupaten tahun 2022 sebesar 87,37 persen atau Rp658,75 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,19 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 85,18 persen atau Rp612,12 triliun, dan lebih tinggi 5,58 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81,79 persen atau Rp578,51 triliun.
Kemudian realisasi belanja pada APBD kota tahun 2022 sebesar 86,86 persen atau Rp152,64 triliun. Angka ini lebih tinggi 4,16 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 82,70 persen atau Rp136,95 triliun, dan lebih tinggi 5,86 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81 persen atau Rp127,97 triliun.
Menurut Fatoni, data tersebut masih dimungkinkan mengalami peningkatan, mengingat saat ini pemerintah daerah sedang melakukan konsolidasi realisasi dari semua OPD dan Satuan Kerja (Satker) di daerah masing-masing.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan realisasi pendapatan daerah pada
APBD Tahun 2022 secara nasional rata-rata 97,51 persen atau Rp1.165,98 triliun. Jumlah ini meningkat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Tito menyampaikan realisasi pendapatan APBD 2022 meningkat 1,35 persen ketimbang 2021 yakni 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun. Sedangkan, realisasi belanja pada APBD 2022 secara nasional sebesar 88,20 persen atau Rp1.156,07 triliun, meningkat 2,04 persen ketimbang 2021 yaitu sebesar 86,16 persen atau Rp1.098,29 triliun.
"Realisasi APBD Tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada realisasi pendapatan mengalami peningkatan 5,03 persen dan realisasi belanja ada peningkatan 5,51 persen," ujar Tito melalui keterangan tertulis, Minggu, 12 Februari 2023.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan meningkatnya realisasi APBD Tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya berkat kerja keras, kerja sama, dan koordinasi yang baik dari semua pihak. Monitoring, evaluasi, dan asistensi yang terus dilakukan Kemendagri bersama kementerian/lembaga lain menjadi kekuatan dalam mendorong percepatan realisasi APBD.
"Begitu juga rapat koordinasi yang digelar secara rutin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota turut mempercepat realisasi APBD," ungkap Fatoni.
Faktor leadership juga turut berperan penting dalam meningkatkan realisasi APBD. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), kepala daerah dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut menentukan percepatan realisasi APBD.
"Kalau KDH (kepala daerah) dan kepala OPD-nya paham, kemudian rutin menggelar rapat dan melakukan monev, umumnya realisasi APBD-nya cukup bagus," terang Fatoni.
Fatoni menyampaikan Realisasi APBD provinsi dari sisi pendapatan tahun 2022 secara nasional sebesar 99,16 persen atau Rp349,98 triliun. Realisasi pendapatan APBD provinsi 2021 sebesar 99,52 persen atau Rp354,75 triliun. Jika dibandingkan dengan 2020, meningkat 3,34 persen dengan realisasi sebesar 95,82 persen atau Rp323,88 triliun.
Sementara itu, realisasi pendapatan pada APBD kabupaten pada 2022 sebesar 97 persen atau Rp665,48 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,15 persen dibandingkan 2021 sebesar 94,85 persen atau Rp629,16 triliun. Selain itu, lebih tinggi 6,36 persen ketimbang 2020 yang sebesar 90,64 persen atau Rp593,27 triliun.
Kemudian, realisasi pendapatan pada
APBD kota pada 2022 mencapai 96,04 persen atau Rp150,52 triliun. Angka ini lebih tinggi 1,87 persen ketimbang 2021 yakni 94,17 persen atau Rp139,82 triliun. Jumlah tersebut juga lebih tinggi 3,03 persen ketimbang 2020 yang sebesar 93,01 persen atau Rp133,79 triliun.
Selanjutnya realisasi APBD provinsi dari sisi belanja tahun 2022 secara nasional sebesar 90,46 persen atau Rp344,69 triliun. Realisasi belanja APBD Provinsi tahun 2021 sebesar 89,44 persen atau Rp349,22 triliun. Jika dibandingkan dengan 2020, meningkat 5,31 persen dengan realisasi sebesar 85,15 persen atau Rp314,78 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja pada APBD kabupaten tahun 2022 sebesar 87,37 persen atau Rp658,75 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,19 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 85,18 persen atau Rp612,12 triliun, dan lebih tinggi 5,58 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81,79 persen atau Rp578,51 triliun.
Kemudian realisasi belanja pada APBD kota tahun 2022 sebesar 86,86 persen atau Rp152,64 triliun. Angka ini lebih tinggi 4,16 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 82,70 persen atau Rp136,95 triliun, dan lebih tinggi 5,86 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81 persen atau Rp127,97 triliun.
Menurut Fatoni, data tersebut masih dimungkinkan mengalami peningkatan, mengingat saat ini pemerintah daerah sedang melakukan konsolidasi realisasi dari semua OPD dan Satuan Kerja (Satker) di daerah masing-masing.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)