Pemerintah Diminta Memperkuat BUMN Menghadapi Wabah Korona

Jakarta: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diperkuat. Hal itu perlu dilakukan agar bisnis yang bersentuhan dengan kebutuhan rakyat terjamin dari praktik culas. "Ke depan kita perkuat BUMN saja sebagai ujung tombak perekonomian nasional, meski tidak mengurangi ruang gerak swasta, namun BUMN harus kuat di bisnis yang dibutuhkan rakyat banyak," kata Anggota Komisi VI Herman Khaeron kepada Medcom.id, Minggu, 19 April 2020. Politikus Partai Demokrat itu menyebut untuk saat ini kebutuhan pangan dan bahan baku obat serta alat kesehatan (alkes) di tengah wabah virus korona (covid-19) sangat tinggi. Kondisi tersebut rawan dimanfaatkan segelintir oknum mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dia menyarankan agar pemenuhan kebutuhan alkes dan pangan masyarakat harus dikuasai oleh BUMN. Sehingga, mengurangi praktik korupsi di tengah keterbatasan pemenuhan alkes dan pangan. "Yang terkait dengan hajat hidup rakyat banyak, hulu hilir harus dikuasi BUMN," kata dia. Baca: Produksi 20 Juta APD Dalam Negeri Terkendala Bahan Baku Herman mendukung upaya Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap mafia impor alat kesehatan. Jika memenuhi unsur pelanggaran, aparat penegak hukum harus bertindak. "Kasihan rakyat jika hajat hidupnya selalu menjadi permainan para mafia dan dijauhkan dari prinsip ekonomi Pancasila," ujar dia. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum mafia alat kesehatan. Mereka bakal memburu pejabat negara yang memanfaatkan wabah virus korona untuk mencari keuntungan pribadi. Lembaga Antikorupsi itu berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan wabah korona. Permainan mafia di saat seperti ini tidak akan diberi ampun.