Kelapa Sawit. Foto : MI/GIno Hadi.
Kelapa Sawit. Foto : MI/GIno Hadi.

BPK Diusulkan Menggandeng Penegak Hukum usut Pungutan Sawit di BPDPKS

Nasional Ekspor Badan Pemeriksa Keuangan minyak goreng DPR RI CPO Sawit
Juven Martua Sitompul • 30 April 2022 16:50
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta mengaudit pengelolaan dana pungutan sawit yang dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) secara transparan dan terbuka. BPDPKS mengelola dana yang berasal dari pungutan ekspor berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
 
"Bila tidak ada ekspor sawit dan turunannya maka berarti tidak ada objek yang dipungut. Artinya tidak ada lagi dana pungutan sawit yang akan dikelola. Dengan begitu, keberadaan BPDPKS tak lagi dibutuhkan,” kata anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka kepada wartawan, Sabtu, 29 April 2022.
 
Dia mengimbau dalam proses audit yang dilakukan BPK kepada BPDPKS diawasi penegak hukum. Hal ini untuk mencegah adanya praktik kongkalikong antara pegawai BPK dan BPDPKS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kasus Bupati Bogor Ade Yasin yang terkena OTT KPK saja itu terjadi karena ada peran oknum BPK yang tidak bekerja secara independen sehingga mereka berani melanggar hukum," kata dia.
 
BPK juga harus mengaudit efisien atau sudah tepat sasaran pengelolaan dana tersebut. Bahkan, kata Suhardi, BPK harus secara transparan mengungkapkan pada publik apakah pengelolaan dana sawit di BPDPKS tidak menyimpang dan merugikan keuangan negara.
 
Penjelasan audit secara independen diyakini menjawab pertanyaan publik. Apalagi, sampai saat ini belum ada jawaban konkret BPDPKS terkait dana pengelolaan dari dana pungutan sawit yang angkanya sangat fantastis.
 
Sejumlah petani yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bahkan menilai BPDPKS masih memprioritaskan konglomerat sawit dan mengabaikan petani sawit. Termasuk, tidak berkontribusi pada percepatan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
 
Hal itu terungkap dalam catatan akhir 2021 yang disampaikan BPDPKS pada Selasa, 28 Desember 2021, di mana lembaga tersebut menggelontorkan dana subsidi biodiesel Rp110,05 triliun selama periode 2015-2021. Dalam laporan itu disebutkan sejak awal berdiri pada 2015 hingga 2021 BPDPKS sudah menghimpun dana sebesar Rp137,283 triliun.
 
Baca: Larangan Ekspor CPO Dinilai Ampuh Berantas Mafia Minyak Goreng
 
Dana tersebut kemudian disalurkan melalui beberapa program. Di antaranya sebesar Rp110,05 triliun (80,16 persen) untuk subsidi biodiesel periode 2015-2021, sebesar Rp6,59 triliun (4,8 persen) untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2015-2021, sebesar Rp389,3 miliar untuk program penelitian dan pengembangan selama 2015-2021.
 
Kemudian, sebanyak Rp199,01 miliar untuk program pengembangan SDM sepanjang 2015-2021, sebanyak Rp21,1 Miliar untuk  program Sarana dan Prasarana pada 2021, dan sebesar Rp318,5 miliar untuk program promosi, advokasi, dan kemitraan sawit pada 2015-2021.
 
"Seharusnya BPDPKS sebagai lembaga negara lebih mengutamakan kebutuhan para petani sawit. Masyarakat harus menjadi pemenang di negerinya sendiri, bukan malah kepentingan korporasi sawit yang malah membuat Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng," kata dia.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor hasil sawit mentah, bahan baku minyak goreng, dan minyak goreng. Kebijakan ini untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan itu berlaku sejak Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang belum ditentukan.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif