Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta menteri Kabinet Kerja menyelesaikan konflik lahan di daerah. Masalah itu harus segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat.
"Agar rakyat memiliki kepastian hukum ada rasa keadilan dan apa pun," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.
Jokowi sering mendengar keluhan masyarakat terkait konflik lahan. Sengketa tak cuma terjadi antarmasyarakat, tapi juga antara masyarakat dan BUMN, pemerintah, atau swasta.
"Selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah," kata Jokowi.
Salah satu sengketa lahan yang ditemukan Presiden terjadi di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa terjadi antara masyarakat dengan PT Perkebunan. Presiden memerintahkan perusahaan BUMN yang mendapatkan konsesi segera memberikan lahan kepada masyarakat yang tinggal di tengah konsesi.
"Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN kalau di tengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu ya siapapun pemilik konsesi itu berikan, berikan kepada masyarakat kampung desa kepastian hukum," jelas Presiden.
Baca: 9 Juta Sertifikat Tanah Dibagikan di 2019
Jokowi mengancam BUMN yang tak menaati perintahnya. Pemerintah, kata dia, tak sungkan mencabut konsesi yang telah diberikan karena keadilan harus diutamakan.
"Sudah jelas di situ sudah hidup lama malah kalah dengan konsesi yang baru diberikan," kata Jokowi.
Kepala Negara menilai Badan Pertanahan Nasional telah memperbaiki kebijakan dan tata kelola. Tapi, masalah yang sama terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
Cara yang lebih sistemik pun harus dipikirkan untuk mengatasi masalah sengketa ini. Salah satunya dengan implementasi kebijakan satu peta. Presiden yakin kebijakan satu peta dapat menyelesaikan masalah sengketa lahan.
"Saya juga perintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) dari 5-7 juta sertifikat kita harapkan di 2024-2025 persertifikatan di seluruh tanah air akan selesai semuanya," ucap Presiden ke-7 itu.
Presiden memimpin rapat terbatas membahas percepatan penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Presiden. Rapat dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan menteri kabinet lainnya.
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta menteri Kabinet Kerja menyelesaikan konflik lahan di daerah. Masalah itu harus segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat.
"Agar rakyat memiliki kepastian hukum ada rasa keadilan dan apa pun," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden seperti dikutip dari
Antara, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.
Jokowi sering mendengar keluhan masyarakat terkait konflik lahan. Sengketa tak cuma terjadi antarmasyarakat, tapi juga antara masyarakat dan BUMN, pemerintah, atau swasta.
"Selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah," kata Jokowi.
Salah satu sengketa lahan yang ditemukan Presiden terjadi di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa terjadi antara masyarakat dengan PT Perkebunan. Presiden memerintahkan perusahaan BUMN yang mendapatkan konsesi segera memberikan lahan kepada masyarakat yang tinggal di tengah konsesi.
"Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN kalau di tengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu ya siapapun pemilik konsesi itu berikan, berikan kepada masyarakat kampung desa kepastian hukum," jelas Presiden.
Baca: 9 Juta Sertifikat Tanah Dibagikan di 2019
Jokowi mengancam BUMN yang tak menaati perintahnya. Pemerintah, kata dia, tak sungkan mencabut konsesi yang telah diberikan karena keadilan harus diutamakan.
"Sudah jelas di situ sudah hidup lama malah kalah dengan konsesi yang baru diberikan," kata Jokowi.
Kepala Negara menilai Badan Pertanahan Nasional telah memperbaiki kebijakan dan tata kelola. Tapi, masalah yang sama terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
Cara yang lebih sistemik pun harus dipikirkan untuk mengatasi masalah sengketa ini. Salah satunya dengan implementasi kebijakan satu peta. Presiden yakin kebijakan satu peta dapat menyelesaikan masalah sengketa lahan.
"Saya juga perintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) dari 5-7 juta sertifikat kita harapkan di 2024-2025 persertifikatan di seluruh tanah air akan selesai semuanya," ucap Presiden ke-7 itu.
Presiden memimpin rapat terbatas membahas percepatan penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Presiden. Rapat dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan menteri kabinet lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
