Jakarta: Civitas akademika perguruan tinggi dan universitas filsafat serta teologi se-Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) setop upaya merusak demokrasi bangsa. Pemerintah diminta mengingat sumpah jabatan.
"Pertama, kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang pada Pancasila, dasar filsafat, dan fundamental moral," kata Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Simon Petrus Tjahjadi dalam pernyataan terbuka di STF Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
Simon meminta seluruh pemangku jabatan negara kembali mengingat sumpah jabatannya. Mereka sudah berikrar untuk berbakti pada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban seadil-adilnya.
"Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan bapak pendiri bangsa, bukan malah merusak dengan berbagai pelanggaran konstitusional," ujar dia.
Simon menyebut pelanggaran konstitusional sangat menyimpang dari muruah demokrasi. Apalagi, sampai mengotak-atik dasar hukum yang menabrak etika berbangsa dan bernegara.
"Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan," papar dia.
Selain itu, Simon mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Publik diharapkan memilih dengan mencermati rekam jejak setiap pasangan calon dan partai pendukungnya.
"Dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM (hak asasi manusia) dan komitmen menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak Indonesia yang kita cintai," ucap dia.
Simon menuturkan pernyataan sikap tersebut adalah bagian dalam menjaga supremasi moral. Hal itu dinilai lebih penting dari sekadar urusan elektoral.
"Mari kita semua berdoa dan berjuang bagi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," jelas dia.
Simon mewakili seluruh civitas akademika perguruan tinggi dan universitas filsafat serta teologi se-Indonesia. Sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi dan berbagai daerah hadir langsung dalam pernyataan terbuka itu tersebut.
Jakarta: Civitas akademika perguruan tinggi dan universitas filsafat serta teologi se-Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo (
Jokowi) setop upaya merusak
demokrasi bangsa. Pemerintah diminta mengingat sumpah jabatan.
"Pertama, kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang pada Pancasila, dasar filsafat, dan fundamental moral," kata Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Simon Petrus Tjahjadi dalam pernyataan terbuka di STF Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
Simon meminta seluruh pemangku jabatan negara kembali mengingat sumpah jabatannya. Mereka sudah berikrar untuk berbakti pada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban seadil-adilnya.
"Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan bapak pendiri bangsa, bukan malah merusak dengan berbagai pelanggaran konstitusional," ujar dia.
Simon menyebut pelanggaran konstitusional sangat menyimpang dari muruah demokrasi. Apalagi, sampai mengotak-atik dasar hukum yang menabrak etika berbangsa dan bernegara.
"Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan," papar dia.
Selain itu, Simon mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Publik diharapkan memilih dengan mencermati rekam jejak setiap pasangan calon dan partai pendukungnya.
"Dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM (hak asasi manusia) dan komitmen menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak Indonesia yang kita cintai," ucap dia.
Simon menuturkan pernyataan sikap tersebut adalah bagian dalam menjaga supremasi moral. Hal itu dinilai lebih penting dari sekadar urusan elektoral.
"Mari kita semua berdoa dan berjuang bagi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," jelas dia.
Simon mewakili seluruh civitas akademika perguruan tinggi dan universitas filsafat serta teologi se-Indonesia. Sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi dan berbagai daerah hadir langsung dalam pernyataan terbuka itu tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)