iskusi publik dengan tema “Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional” yang digelar di Komnas Ham.
iskusi publik dengan tema “Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional” yang digelar di Komnas Ham.

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Pembentukan DKN

Nasional keamanan
Medcom • 27 Januari 2020 21:12
Jakarta: Pemerintah disarankan meninjau ulang rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Sebab, para pelaksananya berpotensi menyalahgunakan kewenangan.
 
“Kami mendesak pemerintah meninjau ulang karena potensi penyalahgunaan kewenangannya sangat besar dan berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Komisoner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Choirul Anam saat diskusi publik bertema ‘Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional’ yang digelar di Komnas HAM, Senin 27 Januari 2020.
 
Kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan kewenangan tersebut menurut Choirul didasari tidak transparannya pembahasan DKN. Choirul menilai pemerintah tidak melibatkan masyarakat sipil, padahal dalam penerapannya akan berdampak terhadap masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Bicara soal keamanan tentunya adalah domain publik yang mana proses pembahasan dan pembentukannya dilakukan secara terbuka," ujarnya.
 
Dia menyebut terminologi public safety (keselamatan publik) yang menjadi dasar dari hak setiap individu, selama ini secara resmi selalu diterjemahkan sebagai public security (keamanan publik) oleh pemerintah.
 
“Ini sangat berbahaya karena yang dikedepankan adalah keamanan publik (kepentingan negara), bukan sebaliknya keselamatan publik yang seharusnya menjadi esensi dari hak setiap warga negara,” jelas Choirul.
 
Choirul khawatir kehadiran DKN akan memperpanjang proses birokrasi, karena harus menunggu pandangan atau masukan dari DKN.
 
“Selama ini koordinasi kita lakukan langsung dengan pimpinan lembaga atau institusi yang berkaitan dengan domain kerja kita. Kehadiran DKN dikhawatirkan justru memperpanjang birokrasinya. Padahal kita perlu reapons cepat,” kata Choirul.
 
Hal serupa diungkapkan Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf. Menurutnya, pembentukan DKN tidak dilandasi UU. “Pedomannya belum ada, namun strukturnya mau dibangun. Lantas apa dasarnya,” kata Al Araf.
 
Menurutnya, pemerintah tidak perlu membentuk DKN seandainya konsisten menjalankan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Persoalannya hingga kini amanat UU itu kata Al Araf tidak pernah dijalankan pemerintah.
 
Seandainya amanat UU tersebut dilaksanakan, mungkin apa yang diharapkan pemerintah melalui DKN sudah terwakili dalam tugas pokok dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional.
 
Namun, kata Al Araf, seandainya pemerintah tetap memaksakan diri melahirkan DKN, Al Araf berharap DKN tidak memiliki fungsi operasional karena akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga terkait.
 
“Kalau mengedepankan fungsi koordinasi, pertanyaanya adalah Kemenkopolhukam dikemanakan? Mengapa tidak dioptimalkan saja wantimpres,” katanya.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif