Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani (kedua dari kiri). Foto: Dok
Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani (kedua dari kiri). Foto: Dok

Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Dikritisi

Nasional keamanan
Medcom • 15 Januari 2020 14:32
Jakarta: Rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) mendapat kritik dari koalisi masyarakat. Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani khawatir kewenangan DKN tumpang tindih dengan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
 
"Apa urgensi dibentuknya DKN jika fungsinya sama dengan Kemenko Polhukam?" kata Julius melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Menurutnya, tata kelola keamanan nasional saat ini berada di bawah Kemenko Polhukam. Terkait masukan ke presiden soal keamanan, tugas itu sudah dijalankan sejumlah lembaga seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berkaca pada perbandingan di sejumlah negara, ia melanjutkan, DKN hanya berperan sebagai penasihat presiden dalam menghadapi situasi darurat. DKN di sejumlah negara juga tidak memiliki fungsi operasional.
 
"Di negara lain tidak ada pos Menko Polhukam, jadi wajar bagi negara tersebut membentuk DKN. Mengingat di Indonesia sudah ada Menko Polhukam, maka perlu dipertimbangkan secara mendalam tentang keberadaan institusi seperti DKN," kata Julius.
 
Ia melanjutkan pembentukan DKN yang terburu-buru juga dikhawatirkan menjadi wadah represi baru negara kepada masyarakat. Hal ini merujuk pada pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru.
 
Jika pun tetap dibentuk, Julius meminta DKN hanya sebagai lembaga pemberi nasihat kepada presiden dan tidak memiliki fungsi operasional. "Tapi, koalisi mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dan menjelaskan kepada publik tentang urgensi dan kebutuhan membentuk DKN," tegasnya.
 
Julius lantang menyerukan ini karena pembahasan pembentukan DKN sudah dilakukan pemerintah. Pendirian DKN juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. DKN akan dibentuk melalui peraturan presiden.
 
Rencana pembentukan DKN mengemuka sejak Juni 2019. Kementerian Pertahanan yang saat itu masih digawangi Ryamizard Ryacudu menyatakan segera membentuk DKN. Tujuan dari dibentuknya DKN adalah menjaga Pancasila dari ancaman perluasan pengaruh radikalisme.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif