Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan penyaluran Kartu Pra Kerja tepat sasaran. Jokowi tak ingin pihak-pihak tak pantas ikut menerima manfaat.
"Segera bisa dilaksanakan secepat-cepatnya dan paling penting penyaluran kartu betul tepat sasaran," kata Jokowi saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Jokowi mengatakan Kartu Pra Kerja demi mempersiapkan angkatan kerja terserap di dunia kerja. Program ini dikhususkan buat para pekerja aktif maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ingin meningkatkan kemampuan di bidangnya agar semakin produktif.
Jokowi menegaskan, program Kartu Pra Kerja bukan menggaji pengangguran. Hal ini perlu diluruskan lantaran banyak pihak salah memahami program tersebut.
"Karena seolah-olah pemerintah akan menggaji. Tidak, itu keliru," tegas dia.
Jokowi juga meminta laporan menteri-menteri terkait mengenai persiapan detail implementasi program itu. Terutama soal project management office, kesiapan platform digital dan alur bisnis serta skema pencairan dana.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut program Kartu Pra Kerja kemungkinan molor dari jadwal yang ditentukan. Program mulanya direncanakan pada awal Januari 2020, namun baru bisa diluncurkan Maret 2020.
Ida menuturkan molornya peluncuran program Kartu Pra Kerja disebabkan pemerintah masih mematangkan konsep dan aturan teknis pelaksanaan program tersebut. Peraturan Presiden (Perpres) terkait hal ini juga masih digodok.
Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan penyaluran
Kartu Pra Kerja tepat sasaran. Jokowi tak ingin pihak-pihak tak pantas ikut menerima manfaat.
"Segera bisa dilaksanakan secepat-cepatnya dan paling penting penyaluran kartu betul tepat sasaran," kata Jokowi saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Jokowi mengatakan Kartu Pra Kerja demi mempersiapkan angkatan kerja terserap di dunia kerja. Program ini dikhususkan buat para pekerja aktif maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ingin meningkatkan kemampuan di bidangnya agar semakin produktif.
Jokowi menegaskan, program Kartu Pra Kerja bukan menggaji pengangguran. Hal ini perlu diluruskan lantaran banyak pihak salah memahami program tersebut.
"Karena seolah-olah pemerintah akan menggaji. Tidak, itu keliru," tegas dia.
Jokowi juga
meminta laporan menteri-menteri terkait mengenai persiapan detail implementasi program itu. Terutama soal
project management office, kesiapan
platform digital dan alur bisnis serta skema pencairan dana.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut program Kartu Pra Kerja kemungkinan molor dari jadwal yang ditentukan. Program mulanya direncanakan pada awal Januari 2020, namun baru bisa diluncurkan Maret 2020.
Ida menuturkan molornya peluncuran program Kartu Pra Kerja disebabkan pemerintah masih mematangkan konsep dan aturan teknis pelaksanaan program tersebut. Peraturan Presiden (Perpres) terkait hal ini juga masih digodok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
